SANGATTA - Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), akses kredit diharapkan dapat menjangkau petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk mereka yang tinggal di pelosok desa.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum ini menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat akses pembiayaan produktif sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Rakornas dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menargetkan alokasi pembiayaan dan kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga atau 100 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Noorviari Noor, yang mewakili Bupati Kutai Timur, mengatakan bahwa peluang pembiayaan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses modal bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif di Kutai Timur.
Menurutnya, tantangan di daerah bukan hanya menyediakan pembiayaan, melainkan juga memastikan masyarakat mengetahui program yang tersedia, memenuhi persyaratan, dan dapat mengakses layanan keuangan formal dengan aman.
“Peluang ini harus kita manfaatkan. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa perlu lebih mudah mendapatkan modal usaha dengan bunga dan persyaratan yang terjangkau. Mereka juga harus terlindungi dari pinjaman ilegal dan rentenir,” kata Noorviari dalam wawancara melalui telepon.
Ia menjelaskan, TPAKD memiliki peran penting dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan dukungan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan koordinasi yang kuat, program pembiayaan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran kredit, tetapi juga mendorong perkembangan usaha masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa, penguatan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), optimalisasi agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), serta keberlanjutan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Program-program tersebut memiliki sasaran yang berbeda, mulai dari membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan formal dan mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat hingga membangun kebiasaan menabung serta mengenalkan layanan keuangan kepada pelajar.
Bagi Kutai Timur, perluasan akses keuangan juga penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat di luar sektor usaha berskala besar. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM membutuhkan dukungan permodalan agar dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Jangan sampai program kredit hanya diketahui masyarakat di perkotaan. Kita ingin warga di desa juga mendapat informasi dan kesempatan yang sama. Kalau akses modal lebih mudah, usaha mereka punya peluang untuk berkembang,” ujarnya.
Noorviari menegaskan, penguatan TPAKD perlu disertai koordinasi lintas sektor dan target kerja yang terukur. Dengan demikian, perluasan akses keuangan diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan program tersebut pada akhirnya ditentukan oleh jangkauan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemanfaatannya untuk kegiatan produktif, serta kontribusinya dalam memperkuat kemandirian ekonomi warga Kutai Timur. (Rio/Yus/Fj)
