BALIKPAPAN - Kemampuan mengambil keputusan dan kecakapan memimpin menjadi bagian yang ditakar dari 36 pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Selama dua hari, 20-21 Oktober 2026, mereka mengikuti asesmen di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), Balikpapan. Pemetaan ini menjadi bagian dari persiapan promosi menuju jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Bagi pemerintah daerah, hasil penilaian tersebut diharapkan membantu menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Muara yang dituju adalah peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Kesiapan mengemban jabatan lebih tinggi diukur melalui serangkaian pengujian terhadap kemampuan peserta menghadapi persoalan dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Para peserta berasal dari jajaran pejabat eselon III dan pejabat fungsional ahli madya. Mereka mengikuti assessment center (pusat penilaian kompetensi) yang diselenggarakan melalui kerja sama Pemkab Kutim dengan Polda Kaltim. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kaltim Kombes Pol Ary Fadil dan Ketua Tim Asesor Kombes Pol Wiraga Dimas Tama.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, yang karib disapa Ancah, mengatakan asesmen merupakan bagian dari manajemen talenta. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah menyiapkan pejabat yang kemampuannya selaras dengan kebutuhan organisasi.
“Sebanyak 36 peserta dari eselon III dan fungsional ahli madya mengikuti kegiatan ini. Tujuan utamanya adalah bagian dari proses promosi jabatan ke jenjang eselon II di lingkungan Pemkab Kutim,” kata Misliansyah.
Kerja sama dengan Polda Kaltim, menurut dia, dimaksudkan untuk mendukung penilaian yang objektif dan terukur. Asesmen berlangsung di Kantor Polda Kaltim dengan sejumlah instrumen untuk memetakan kompetensi maupun potensi peserta.
Ancah menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari ikhtiar pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional. Artinya, penilaian tersebut memiliki kegunaan lebih luas dalam pengembangan karier, terutama untuk mengenali kapasitas pejabat yang dipersiapkan mengemban tanggung jawab pada jenjang berikutnya.
“Asesmen ini merupakan bagian dari rangkaian talent mapping dalam manajemen talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama,” ujarnya.
Pemetaan talenta itu mencakup pengukuran kompetensi, potensi kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, serta kesiapan menjalankan tugas pada jabatan yang lebih tinggi. Setiap tahapan menjadi sarana untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas peserta dalam menghadapi persoalan pemerintahan.
Instrumen yang digunakan meliputi wawancara kerja terstruktur, tes psikometri, Leaderless Group Discussion atau LGD (diskusi kelompok tanpa pemimpin), serta simulasi in-tray (latihan menangani sejumlah dokumen dan persoalan pekerjaan). Melalui ragam pengujian tersebut, penilaian mencakup beberapa sisi kemampuan aparatur.
“Jenis tes yang dijalani para peserta meliputi wawancara kerja terstruktur, tes psikometri, LGD, hingga simulasi in-tray,” kata Misliansyah.
Hasil asesmen diharapkan menjadi bahan pertimbangan Pemkab Kutim dalam pengembangan karier dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Gambaran kompetensi yang diperoleh akan mendukung penempatan pejabat dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing serta kebutuhan organisasi pemerintahan.
Bagi masyarakat, manfaat yang diharapkan dari proses ini terletak pada kualitas birokrasi yang melayani mereka. Penempatan pejabat berdasarkan kecakapan diharapkan menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan memperbaiki pelayanan publik. Karena itu, pemetaan terhadap 36 peserta tersebut menjadi bagian dari persiapan aparatur yang akan mengemban tanggung jawab lebih besar di lingkungan Pemkab Kutim. (Nas/Fj)
