SANGATTA - Antrean panjang solar subsidi di Kutai Timur (Kutim) tak hanya mengular di sejumlah ruas jalan, tetapi juga berdampak pada aktivitas operasional sopir truk yang tergabung dalam beberapa organisasi truk seperti Persatuan Material Truk Sangatta (Permata), Komunitas Truk Sangatta (KTS), Persatuan Truk Kabupaten Kutai Timur (PTKKT), Sarana Mustika Jaya (SMJ), Sarana Angkutan Sangatta (SAS), Kula dan Perkumpulan Sopir Truk Utama Sangatta (PSTUS). Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Teknis Prioritas Pelayanan Pengisian BBM Subsidi Solar di SPBU wilayah Kutim yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (15/10/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Kutim Noviari Noor, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim Suriansyah, Kepala Satpol PP Fata Hidayat, Sekretaris Dinas Perhubungan Masrianto Suriansyah, serta unsur Forkopimda. Hadir pula perwakilan penanggung jawab SPBU di Kutim dan ketua serta perwakilan delapan organisasi komunitas truk di Sangatta dan Kutim untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan antrean dan pelayanan pengisian solar subsidi.
Mahyunadi mengungkapkan, antrean solar yang terjadi setiap hari telah mencapai ruas-ruas jalan yang semestinya tidak digunakan untuk menampung antrean kendaraan pengisi BBM. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh tujuh organisasi dan komunitas truk di Sangatta dan wilayah Kutim.
“Setiap hari kita melihat antrean BBM panjang. Bahkan, antreannya sampai masuk ke jalan-jalan yang bukan semestinya digunakan untuk antrean,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, dampak antrean tersebut tidak bisa dipandang sebatas persoalan waktu tunggu di SPBU. Berdasarkan keluhan yang diterimanya dari komunitas truk, sejumlah kendaraan angkutan terpaksa tidak beroperasi selama empat hingga lima hari, bahkan ada yang sampai satu minggu, akibat kesulitan memperoleh solar.
“Teman-teman dari delapan organisasi truk mengeluh, kadang-kadang bisa empat hari, lima hari, bahkan ada yang sampai satu minggu truknya menganggur karena mau beroperasi tidak ada BBM,” ungkapnya.
Melalui rapat teknis tersebut, Mahyunadi mengundang berbagai unsur untuk memberikan masukan mengenai langkah yang dapat ditempuh guna mengurai antrean. Pembahasan mencakup kebutuhan pasokan, ketertiban pelayanan SPBU, serta pengawasan terhadap kendaraan dan pola distribusi BBM subsidi.
Ketua Permata Mamat, menegaskan bahwa penyaluran solar subsidi harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun praktik mafia BBM.
Ia mendesak pemerintah dan instansi terkait menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
“Atas nama sopir truk di Kutai Timur, kami meminta solar subsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak. SPBU yang terbukti nakal harus ditertibkan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan,” menjadi pokok tuntutan Mamat.
Selain penertiban, Permata mengusulkan pengaturan jalur atau jadwal khusus pengisian solar subsidi agar kendaraan angkutan lokal tidak terus berhadapan dengan antrean panjang dan persaingan pelayanan dengan kendaraan yang melayani kebutuhan industri.
Aspirasi serupa disampaikan Ketua KTS, Muhammad Husein, yang menyoroti perlunya pembenahan pelayanan pengisian solar subsidi agar kebutuhan operasional sopir truk di Sangatta dapat terpenuhi. Penataan pelayanan dinilai penting untuk mengurangi waktu tunggu dan mencegah kendaraan terlalu lama tidak beroperasi.
Sementara itu, Samsul yang juga dari organiasi Permata menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan penggunaan QR Code dan kuota pasokan solar subsidi. Ia juga meminta pengisian berulang menjadi perhatian agar distribusi BBM lebih tertib dan tidak merugikan pengguna yang berhak.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten, mulai dari kesesuaian penggunaan QR Code hingga pola pengisian kendaraan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
Melalui pertemuan tersebut, komunitas truk berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan antrean melalui pembenahan pelayanan SPBU, pengawasan distribusi, dan penataan pengisian solar subsidi agar aktivitas angkutan di Kutim tidak terus terganggu.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kutim mendorong agar persoalan antrean ditangani melalui dua jalur sekaligus, yakni memperjuangkan kecukupan pasokan dan memperkuat pengawasan distribusi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki pelayanan di SPBU serta memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan.(Mif/Fan/Fj)
