DENPASAR – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sekaligus menjabat sebagai ketua TP PKK, Siti Robiah Ardiansyah, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Kota Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan regional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta menyelaraskan program kerja ketiga lembaga agar semakin terarah dan saling mendukung dalam pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.
Siti Robiah menjelaskan, pelaksanaan rapat penguatan tata kelola dibagi berdasarkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Pertemuan untuk wilayah Indonesia bagian tengah menjadi rangkaian terakhir yang diselenggarakan dalam agenda regional tersebut.
Menurutnya, pembagian wilayah ini menjadi upaya menyamakan pemahaman dan persepsi antarlembaga, sehingga pelaksanaan program di setiap daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan pemahaman mengenai tata kelola dan peran masing-masing lembaga. Dekranasda, PKK, dan Posyandu memiliki fokus yang berbeda, tetapi semuanya saling berkaitan dan harus bersinergi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dekranasda berperan dalam mengembangkan kerajinan berbasis budaya dan potensi lokal, termasuk mendorong para perajin menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
Sementara itu, TP PKK menjalankan pemberdayaan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun Posyandu berperan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Ketiga peran tersebut dinilai saling melengkapi. Pengembangan kerajinan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperkuat ekonomi keluarga, sedangkan program PKK dan pelayanan Posyandu mendukung kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat.
“Di PKK, kami akan terus menjalankan 10 Program Pokok PKK, termasuk mendukung upaya penurunan stunting di Kutai Timur. Sementara melalui Dekranasda, kami lebih berfokus pada pengembangan kerajinan dan peningkatan pendapatan keluarga. Karena itu, sinergi ketiga lembaga ini sangat penting agar pemberdayaan keluarga bisa berjalan secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia berharap, hasil pertemuan tersebut dapat menjadi penguatan bagi pelaksanaan program di Kutim, terutama dalam menghubungkan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu memiliki ruang pengabdian yang saling melengkapi. Tata kelola yang solid dan penyelarasan peran diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, hubungan kerja, serta akuntabilitas organisasi.
“Penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama untuk memperbesar kontribusi ketiga lembaga dalam menopang pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, mekanisme koordinasi yang efektif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Tata kelola yang jelas dan sistematis sangat penting agar setiap unsur dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan perannya masing-masing,” katanya.
Keikutsertaan Dekranasda Kutim dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Melalui koordinasi yang lebih kuat, Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusinya dalam mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperkuat kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Siti Robiah didampingi jajaran pengurus Dekranasda dan TP PKK Kutim, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur.(Mif/Fan/Fj)
