JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertegas komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis ini menjadi fokus utama Pemkab Kutim usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Hadir mewakili Bupati Kutai Timur, Asisten II Sekdakab Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor, menegaskan bahwa Pemkab Kutim siap menindaklanjuti secara konkret seluruh arahan nasional, termasuk pesan kunci yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Mengusung tema nasional "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia", Rakornas TPAKD 2026 menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam membuka ruang pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau bagi masyarakat di kawasan daerah dan perdesaan.
Dihubungin via telepon, Noviari menyampaikan dalam wawancara bahwa TPAKD Kabupaten Kutai Timur tidak hanya diposisikan sebagai wadah koordinasi antarlembaga, melainkan sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi riil masyarakat di Kutim.
"Akses keuangan yang inklusif bukan sekadar membuka rekening atau ketersediaan kantor bank, melainkan memastikan para pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan di Kutai Timur memiliki kesempatan serta kemudahan untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kutim akan menyelaraskan program TPAKD dengan prioritas pembangunan daerah melalui beberapa langkah nyata seperti pemetaan kebutuhan pembiayaan dengan memetakan potensi dan kebutuhan modal bagi kelompok usaha produktif di pedesaan seperti program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dengan melindungi masyarakat dan pedagang kecil dari jerat pinjaman ilegal dan tengkulak. Kemudian, penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan dengan melanjutkan perluasan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) serta optimalisasi Agen Laku Pandai hingga ke pelosok kecamatan serta pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, Pemkab Kutim akan memperkuat kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan daerah, lembaga jasa keuangan, serta Perangkat Daerah (PD) terkait.
"Ke depan, kita akan tetapkan target kinerja yang lebih terukur dan meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha produktif. Sinergi ini kunci agar manfaat dari program TPAKD dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh seluruh warga Kutai Timur," pungkas Noviari.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas TPAKD 2026 ini, Pemkab Kutai Timur optimistis pemerataan akses keuangan akan menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tuah Bumi Ruhui Rahayu.(Rio/Fan/Fj)
