SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan keseriusan melangkah ke arah tata kelola modern berbasis teknologi. Hal itu tampak dalam High Level Meeting berupa Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis (25/9/2025). Forum ini menjadi titik penting dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, terutama di sektor pendapatan dan belanja.
Ketua Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kutim sekaligus Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda tersebut. Dalam sambutan yang disampaikan melalui video conference, Ardiansyah mengapresiasi terselenggaranya Rakor TP2DD tahun 2025 dan menekankan bahwa transformasi digital harus menghadirkan kemudahan nyata bagi masyarakat.
“Pada era digital, pemerintah dan masyarakat semakin dimudahkan dalam bertransaksi. Percepatan dan perluasan digitalisasi, khususnya di sektor pendapatan dan belanja daerah, harus terus kita tingkatkan,” ujar Ardiansyah.
Nada serupa disampaikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi, yang juga hadir secara virtual. Ia menekankan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya menjadi agenda teknis, tetapi juga strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Rakor ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi yang baik bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan pelayanan, khususnya terkait pendapatan asli daerah,” kata Rizali Hadi.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Taufik, menaruh perhatian pada capaian Kutim dalam setahun terakhir. Menurut catatan BI, transaksi menggunakan QRIS di Kutim melonjak hingga 800 persen.
“Capaian ini menandakan masyarakat dan pelaku usaha di Kutim tidak hanya adaptif, tetapi juga semakin siap menghadapi era ekonomi digital,” jelas Agus.
Ia menilai pertumbuhan transaksi digital ini menjadi peluang emas bagi Kutim untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi dianggap mampu menghadirkan sistem pembayaran yang lebih efisien, transparan, sekaligus akuntabel.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memanfaatkan fasilitas transaksi digital yang kini semakin mudah, aman, dan nyaman,” tambah Agus.
Melalui forum Rakor TP2DD ini, sinergi lintas sektor dipandang sebagai kunci percepatan transformasi digital. Bagi Kutim, digitalisasi bukan sekadar soal mempercepat proses transaksi, tetapi juga membangun transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dengan dukungan kolektif, arah pembangunan berbasis digital diyakini akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus kualitas pelayanan publik di daerah. (kopi11/kopi14/kopi3)
