Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM) periode 2027–2031 dituntut mampu memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar wilayah tambang. Melalui konsultasi publik yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Jumat (9/10/2026), pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menghimpun masukan untuk menyusun program yang tepat sasaran, terukur, serta mendorong kemandirian ekonomi warga.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati yang berhalangan hadir. Pertemuan ini melibatkan perangkat daerah, camat dan kepala desa dari Kecamatan Sangkulirang, Karangan, dan Kaubun, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan perusahaan.
Konsultasi publik menjadi ruang untuk membahas kebutuhan masyarakat dan menentukan arah program pemberdayaan selama lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI PPM) diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi menjadi pedoman bagi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Program pemberdayaan perlu diarahkan pada kebutuhan jangka panjang, mulai dari peningkatan keterampilan, pengembangan usaha lokal, hingga penciptaan sumber pendapatan alternatif. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperkuat ekonomi tanpa hanya bergantung pada lapangan kerja di sektor pertambangan.
External Manager PT GAM, Herlando Sianipar, menyampaikan laporan mengenai penyusunan rencana program pemberdayaan masyarakat. Penyusunan dokumen tersebut turut melibatkan konsultan Pesona Borneo Pasundan, Iwan Setiawan. Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT GAM, Sumardianto, berhalangan hadir karena mengikuti agenda bersama panitia khusus terkait Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Penyusunan RI PPM mengacu pada delapan pilar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kerangka tersebut menjadi acuan untuk merancang program berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi wilayah sasaran.
Pemetaan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas. Setiap desa memiliki persoalan dan potensi yang berbeda, sehingga program perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Masukan pemerintah desa dan masyarakat dibutuhkan agar kegiatan yang dirancang tidak sekadar berdasarkan asumsi perusahaan.
Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal dapat menjadi pilihan untuk memperluas sumber pendapatan warga. Namun, bentuk dan prioritas program perlu ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan serta kemampuan masyarakat mengembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.
Penciptaan peluang kerja juga menjadi perhatian, terutama bagi generasi muda di wilayah sekitar tambang. Pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar dan pengembangan usaha produktif dapat membuka pilihan pekerjaan yang lebih beragam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kesempatan kerja di sektor pertambangan.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Dampaknya perlu dilihat dari perubahan yang terjadi, seperti meningkatnya kemampuan usaha, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, dan berkembangnya kegiatan ekonomi yang mampu bertahan setelah dukungan perusahaan berakhir.
Pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi riil masyarakat, termasuk kebutuhan yang belum terpenuhi dan potensi yang belum dikembangkan. Tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda juga dapat memberikan masukan agar program memperhatikan karakteristik sosial dan budaya setempat.
Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyelarasan dengan arah pembangunan daerah juga penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan serta memperkuat manfaat bagi masyarakat.
Masukan dalam konsultasi publik diharapkan menjadi dasar untuk menentukan program prioritas, kelompok penerima manfaat, dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan evaluasi berkala, pelaksanaan program dapat dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan semata-mata berdasarkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.
Bagi masyarakat di Sangkulirang, Karangan, dan Kaubun, penyusunan RI PPM periode 2027–2031 menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus mengusulkan pengembangan potensi wilayah masing-masing. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan penting agar program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Tantangan utama RI PPM PT GAM bukan hanya menghasilkan dokumen perencanaan, melainkan memastikan program terlaksana secara konsisten dan membawa perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Pemberdayaan yang efektif semestinya memperkuat kapasitas warga, membuka peluang ekonomi baru, dan membangun kemandirian di luar sektor pertambangan.
Melalui konsultasi publik ini, RI PPM PT GAM periode 2027–2031 diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ukuran akhirnya adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan warga dan memperluas kesempatan masyarakat untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. (kopi15/kopi4/kopi3)
