Suasana pembukaan Konferensi Daerah III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kalimantan Timur. Foto : Nasruddin/Pro Kutim
PA GMNI Gelar Konferda III di Kutim, Soroti Ketergantungan Ekonomi pada Tambang
SANGATTA - Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi tuan rumah Konferensi Daerah (Konferda) III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dibuka di Ruang Akasia Gedung Serbaguna, Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Jumat (16/10/2026) sore.
Pembukaan Konferda dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutim, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, serta jajaran Bawaslu dan KPU se-Kaltim. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PA GMNI juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Panitia Pelaksana, Aleks Bhajo, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kutim dalam memfasilitasi penyelenggaraan konferda. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan tempat dan fasilitas konsumsi bagi peserta.
"Kita cukup berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutim yang sudah support, memberikan bantuan meminjamkan tempat secara gratis serta fasilitas konsumsinya yang diberikan pemerintah," ujar Aleks.
Menurut Aleks, proses musyawarah telah dilakukan melalui pra-konferda yang diikuti para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PA GMNI se-Kaltim hingga dini hari sebelum pembukaan resmi.
Ia mengatakan, pra-konferda menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa tradisi demokrasi dan konsensus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi.
"Pra-konferda tadi malam menghasilkan musyawarah mufakat dan alhamdulillah itu terlaksana, ini membuktikan bahwa demokrasi di GMNI terlaksana dengan baik sebagai ruang konsensus," kata Aleks.
Aleks menambahkan, ideologi marhaenisme menjadi landasan perjuangan alumni GMNI untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurut dia, nilai-nilai ideologi tersebut perlu diterapkan melalui kerja nyata, bukan sebatas pemahaman konseptual.
Sementara itu, Ketua DPD PA GMNI Kalimantan Timur, Mis Heldy Zahri, mengatakan marhaenisme perlu digunakan sebagai pendekatan kritis untuk melihat persoalan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi daerah.
"Marhaenisme bukan sekadar sejarah atau jargon, marhaenisme adalah pisau analisis sekaligus jalan perjuangan bagi kita yang mengajarkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi," ujar Mis Heldy.
Ia menilai, ketergantungan perekonomian Kaltim terhadap sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara, menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Menurut dia, diversifikasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
"Ketergantungan pada satu komoditas membuat ekonomi rakyat kita rapuh, karena itu diversifikasi ekonomi bukan lagi pilihan tambahan tetapi kebutuhan yang sangat strategis," katanya.
Mis Heldy juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutim dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk komoditas kakao. Ia berharap penguatan sektor tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada sumber daya tambang.
"Kita mengapresiasi langkah Kutim mengembangkan kakao dari emas hitam menuju emas cokelat, karena tambang memiliki batas tetapi ekonomi rakyat yang dirawat dapat tumbuh lintas generasi," tutur Mis Heldy.
Melalui Konferda III PA GMNI Kaltim, penguatan ideologi marhaenisme diharapkan berjalan seiring dengan kontribusi nyata alumni dalam mendorong pembangunan daerah, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Nas/Fan/Fj)
