SANGATTA – Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan menjaga pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memperkuat ekonomi daerah dan mempersiapkan masa pascatambang.
Penegasan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi ini menjadi tanggapan atas pandangan mantan Bupati Kutim Mahyuddin yang mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran, pengembangan industri pendukung pertanian, dan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).
Mahyudin menilai kebijakan fiskal pemerintah pusat yang semakin ketat menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus digunakan secara tepat sasaran dan diarahkan pada kepentingan publik. Di sisi lain, Kutai Timur juga perlu berinovasi untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.
Menanggapi hal tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini harus memastikan kebutuhan yang bersifat wajib terpenuhi terlebih dahulu. Langkah itu diperlukan agar kewajiban pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Apa yang disampaikan Pak Mahyuddin itu menjadi masukan yang baik bagi kami. Dalam kondisi fiskal sekarang, pemerintah daerah harus lebih cermat mengatur anggaran. Saat ini, kami fokus memenuhi belanja wajib terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat diantaranya air, bersih, listeik, pendidkan, kesehatan, perranian dan infrastruktur. Setelah itu, program pembangunan lainnya sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas,” ujar Mahyunadi usai ramah tamah HUT ke 27 Kutai Timur pada Senin (12/10/2026).
Namun, pemenuhan belanja wajib bukan berarti agenda penguatan ekonomi dapat dikesampingkan. Kutai Timur tetap membutuhkan strategi jangka panjang untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan. Karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu menyelaraskan kebutuhan saat ini dengan persiapan ekonomi masa depan.
Mahyunadi sependapat bahwa pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi daerah. Potensi KEK MBTK, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan industri yang memiliki keterkaitan dengan potensi lokal.
“Kami sependapat bahwa Kutai Timur harus mulai menyiapkan ekonomi masa depan, termasuk memperkuat sektor pertanian dan mengembangkan industri yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Persiapan pascatambang memang harus dimulai dari sekarang agar masyarakat tetap memiliki peluang usaha dan lapangan kerja ke depan,” katanya.
Pengembangan industri pendukung pertanian dapat memperbesar nilai tambah komoditas lokal. Hasil pertanian tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga berpeluang diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Kegiatan pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi dapat membuka kesempatan usaha bagi petani, pelaku usaha kecil, serta tenaga kerja lokal.
Dalam konteks itu, KEK MBTK perlu dikembangkan sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi melalui keterhubungan investasi, industri pengolahan, infrastruktur logistik, dan potensi produksi lokal. Tantangannya bukan hanya menarik investor, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang tumbuh memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kutai Timur.
Persiapan pascatambang menjadi persoalan strategis yang tidak dapat ditunda. Ketika aktivitas pertambangan menurun atau berakhir, daerah membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi lain yang mampu menopang kesempatan kerja dan penghidupan masyarakat. Penguatan pertanian, industri pengolahan, usaha mikro dan kecil, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi sejumlah bidang yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Pandangan Mahyuddin dan tanggapan Mahyunadi memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal dan transformasi ekonomi merupakan dua agenda yang saling berkaitan. Belanja wajib harus dipenuhi agar kewajiban pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, sedangkan pengembangan ekonomi alternatif membutuhkan perencanaan yang konsisten dan pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan daerah.
Di usia ke-27, ketepatan menentukan belanja wajib, efektivitas program, serta keseriusan menyiapkan sektor ekonomi alternatif akan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(yus)
