SANGATTA - Penumpang naik ke bus sebelum tiket diterbitkan. Berdasarkan koordinasi awal dengan pengelola terminal, keadaan itu diduga berkaitan dengan waktu kedatangan armada dan keterlambatan pelayanan loket. Persoalan yang sempat menjadi perbincangan di media sosial tersebut kini dibawa mahasiswa ke meja dialog, bersama keluhan tentang parkir liar dan ketertiban terminal di Kutai Timur.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur menyampaikan sorotan itu dalam audiensi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Selasa (13/10/2026). Kepentingan pengguna angkutan menjadi pokok pembicaraan, terutama bagaimana pelayanan transportasi dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pertemuan di Kantor Dishub Kutim tersebut diterima Sekretaris Dishub Masrianto Suriansyah bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Abdul Muis dan jajaran pejabat terkait. Rombongan mahasiswa dipimpin Ketua Umum PC PMII Kutim Mahrus Ali Ridho, didampingi Sekretaris Bella Putri Agustina serta sejumlah pengurus cabang.
Mahrus mengatakan, kedatangan mereka merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam urusan transportasi darat, perhatian itu mencakup ketidaktertiban aktivitas terminal, keberadaan parkir liar, mekanisme pembelian tiket, hingga persaingan mendapatkan penumpang.
“Kedatangan kami bukan untuk mencari kesalahan atau berkonfrontasi, melainkan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Kami ingin memastikan pelayanan transportasi di Kutim benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Mahrus.
Melalui audiensi itu, PMII membawa sejumlah keluhan untuk dibicarakan langsung dengan pemerintah daerah. Dialog menjadi jalan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong pembenahan layanan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat saat bepergian.
Masrianto menyambut masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia menyatakan bahwa kepedulian mahasiswa diperlukan untuk membantu pemerintah mengenali persoalan transportasi di daerah. Dishub juga membuka ruang bagi kritik dan saran yang disampaikan secara konstruktif.
“Kami sangat mengapresiasi pendekatan persuasif dan kritis yang dibangun teman-teman PMII. Setiap persoalan publik yang terjadi di wilayah Kutim pasti menjadi perhatian dan catatan evaluasi kami,” ujarnya.
Bagi Dishub, komunikasi dengan masyarakat dan mahasiswa diperlukan agar persoalan pelayanan dapat diidentifikasi dan dibahas bersama. Masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar (upaya) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.
Adapun Abdul Muis menjelaskan dugaan awal mengenai persoalan tiket yang ramai diperbincangkan. Berdasarkan koordinasi dengan pihak pengelola terminal, terdapat ketidaksesuaian waktu kedatangan bus dengan keterlambatan pelayanan loket. Keadaan itu menyebabkan penumpang masuk ke armada ketika tiket belum diterbitkan.
Penjelasan tersebut masih berupa dugaan berdasarkan koordinasi awal. Dishub Kutim berencana meninjau lapangan untuk melihat kondisi pelayanan secara langsung sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat.
Namun, pembenahan terminal juga harus memperhatikan pembagian kewenangan. Muis menyebut pengelolaan terminal saat ini berada di bawah Dishub Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, tindak lanjut atas persoalan di lapangan memerlukan koordinasi dengan instansi provinsi.
“Meskipun bukan menjadi kewenangan Dishub Kutim, kami tidak tinggal diam. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tersebut, kemudian meneruskannya kepada pihak provinsi agar dapat ditindaklanjuti,” kata Muis.
Selain peninjauan, Muis menekankan perlunya mengoptimalkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Forum tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan transportasi, termasuk penataan pelayanan dan ketertiban di lapangan.
Audiensi ini mempertemukan keluhan mahasiswa dengan penjelasan pemerintah mengenai kondisi pelayanan dan batas kewenangan pengelolaan. Rencana turun ke lapangan menjadi langkah berikutnya untuk memeriksa persoalan yang disampaikan, sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Bagi masyarakat pengguna angkutan, manfaat yang diharapkan dari rangkaian tindak lanjut itu ialah pelayanan tiket yang tertata serta aktivitas terminal yang lebih tertib. Harapan tersebut sejalan dengan tuntutan PMII agar kepentingan penumpang menjadi pangkal (dasar) pembenahan transportasi di Kutim. (Nas/Fj)
