SANGATTA - Sebuah kantor desa menjadi tempat pemerintahan Kutai Timur mulai bekerja. Dari Kantor Desa Sangatta Utara, urusan kabupaten yang baru terbentuk pada 1999 itu dijalankan. Sementara itu, 25 anggota DPRD berkantor di Gedung Sahara. Di tempat-tempat itulah fondasi pemerintahan daerah dengan wilayah seluas 35.747,5 kilometer persegi mulai diletakkan.
Dua puluh tujuh tahun kemudian, wilayah administrasinya berkembang dari lima menjadi 18 kecamatan. Jangkauan pemerintahan meliputi 139 desa dan dua kelurahan, dengan 15 desa persiapan masih berproses menuju status definitif. Perubahan tersebut membawa kebutuhan yang terus bertambah, terutama dalam pelayanan publik dan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Riwayat itu dipaparkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, Trisno, dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-27 Kutim, 12 Oktober 2026. Ia menelusuri perjalanan daerah sejak pembentukan pemerintahan hingga arah pembangunan yang kini dijalankan.
Pemaparan tersebut memperlihatkan kesinambungan ikhtiar membangun kemandirian ekonomi: pengembangan agribisnis, penguatan desa, hingga pembentukan kawasan ekonomi. Pada setiap tahap, persoalan yang hendak dijawab berkaitan dengan sumber penghidupan warga dan kemampuan daerah mengembangkan potensinya.
Kutim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan diresmikan pada 12 Oktober 1999. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sekaligus pelantikan Awang Faroek Ishak sebagai penjabat bupati oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim (sementara), Faisal Tanjung, di Jakarta.
Pada masa awal kepemimpinan Awang Faroek Ishak bersama Mahyuddin, pemerintah kabupaten meletakkan dasar pembangunan ekonomi melalui Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis atau Gerbang Agribis. Program ini mengarahkan pengembangan agribisnis dan agroindustri pada pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.
Pilihan tersebut menjadi landasan bagi upaya membangun kemandirian ekonomi daerah. Potensi alam ditempatkan sebagai sumber kegiatan usaha yang dapat dikembangkan melalui pertanian beserta industri pengolahannya. Dengan demikian, arah pembangunan sejak awal mencakup pembentukan pemerintahan sekaligus penataan dasar ekonomi.
Estafet kepemimpinan berikutnya, pada masa Isran Noor bersama Ardiansyah Sulaiman, melanjutkan penguatan ekonomi lokal. Arah pembangunan jangka panjang daerah 2006–2025 ditetapkan dengan penekanan pada kemandirian. Salah satu tonggaknya ialah penetapan Kawasan Maloy sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK MBTK pada 2014.
Pengembangan kawasan tersebut kemudian berlanjut pada masa Ismunandar bersama Kasmidi Bulang. KEK MBTK mulai beroperasi pada 2019 untuk mendukung kegiatan ekonomi dan investasi. Pada periode yang sama, pembangunan berbasis desa didorong melalui Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu atau Gerbang Desa Madu.
Desa menjadi titik tumpu dalam pendekatan itu. Arah kebijakan tersebut menempatkan pembangunan wilayah perdesaan sebagai bagian dari usaha memperkuat daerah, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan.
Memasuki kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman, pembangunan dilanjutkan melalui visi menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Dalam data yang dipaparkan Trisno, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,71 persen pada 2023, kemudian meningkat menjadi 9,82 persen pada 2024. Pada 2024 pula, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 75,90.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari catatan perjalanan Kutim. Namun, tantangan pembangunan juga terletak pada bagaimana manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih merata. Penguatan ekonomi lokal, pengelolaan potensi alam secara berkelanjutan, dan peningkatan mutu pelayanan publik menjadi pekerjaan yang menyertai langkah berikutnya.
Pada periode 2025–2030, Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi mengusung visi Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. Visi itu diterjemahkan ke dalam 50 program unggulan yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Trisno menegaskan bahwa perkembangan Kutim selama 27 tahun merupakan hasil perjalanan panjang yang melibatkan pemimpin daerah, aparatur pemerintah, serta masyarakat dari berbagai generasi. Kebijakan yang dijalankan pada setiap periode menjadi bagian dari fondasi pembangunan selanjutnya.
Karena itu, peringatan hari jadi menyediakan ruang untuk membaca kembali capaian sekaligus menimbang pekerjaan yang belum tuntas. Dari pemerintahan yang bermula di kantor desa hingga wilayah administrasi yang terus berkembang, kebutuhan warga tetap menjadi pangkal perhatian: pelayanan yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan hingga ke desa-desa. (Beb/Yus/Fj)
