SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar workshop integritas untuk memperkuat tata kelola keuangan desa. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2026 mendatang dengan melibatkan seluruh kepala desa dan camat se-Kutim.
Rencana tersebut dibahas saat Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menerima kunjungan jajaran BPKP Kaltim di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi untuk mematangkan pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Mahyunadi menyambut baik inisiatif BPKP RI Perwakilan Kaltim tersebut. Menurut dia, peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai integritas dan tata kelola keuangan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan sesuai ketentuan.
“BPKP datang untuk menyampaikan bahwa akan ada workshop pelatihan integritas kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kutim. Saya menyambut baik dan sangat senang atas keinginan BPKP RI Perwakilan Provinsi Kaltim untuk mengadakan workshop tersebut,” ujar Mahyunadi.
Ia mengatakan, pembenahan administrasi pemerintahan desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Kutim. Berdasarkan pemeriksaan berkala yang dilakukan di sejumlah desa, masih ditemukan kendala dalam penerapan tata kelola keuangan yang sesuai dengan regulasi.
“Memang salah satu pekerjaan rumah kita yang masih banyak adalah membenahi administrasi pemerintahan desa. Beberapa kali kita melakukan pemeriksaan berkala ke desa, masih banyak yang belum melakukan tata kelola keuangan dengan baik dan benar sesuai regulasi,” katanya.
Karena itu, Mahyunadi berharap workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparatur terkait dalam mengelola anggaran. Pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi dan pertanggungjawaban keuangan diharapkan dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.
Koordinator Pengawasan Kelompok Usaha Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Kaltim, Syaiful Hendry, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan workshop. Sejumlah instansi direncanakan terlibat sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan desa.
“Kami sedang menjajaki persiapan rencana pelaksanaan workshop desa. Kegiatan ini nantinya melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPKP Pusat, maupun kantor wilayah terkait sebagai narasumber, dan akan dilaksanakan di Kutim,” kata Syaiful.
Menurut Syaiful, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 26 Oktober 2026. Pihaknya berharap Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman atau Wakil Bupati Mahyunadi dapat hadir untuk membuka kegiatan tersebut.
Peserta workshop akan mencakup seluruh kepala desa dan camat di Kutim. Pelibatan kedua unsur tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman antara pemerintah kecamatan sebagai unsur pembina dan pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kutim dan BPKP Kaltim berharap tata kelola keuangan desa semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas aparatur juga diharapkan dapat memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan desa dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.(Nas/Fan/Fj)
