SANGATTA - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama kabupaten dan kota menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Geospasial Informasi Daerah (JGID) se-Kaltim. Pertemuan strategis ini dilangsungkan di Ruang Pelangi Hotel Royal Victoria, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Muhaimin, serta didampingi Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Idham Cholid. Forum ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpemerintah daerah dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan data kewilayahan yang terintegrasi.
Dalam arahannya, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin menegaskan bahwa ketersediaan data geospasial merupakan fondasi vital yang tidak bisa ditawar dalam siklus kebijakan publik. Menurutnya, rapat koordinasi ini sangat esensial untuk menyatukan frekuensi dan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai urgensi data geospasial.
"Rapat koordinasi ini diperlukan untuk menyatukan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya data geospasial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan," ujar Muhaimin di hadapan para peserta rakor.
Data geospasial yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai mampu menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan. Dengan sistem informasi kewilayahan yang baik, setiap program pembangunan yang digulirkan diyakini akan jauh lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Asisten III Administrasi Umum Kutim, Idham Cholid, menyoroti pentingnya membangun jejaring kerja yang solid di antara para pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik serta kualitas pelayanan publik yang prima sangat bergantung pada keakuratan data yang dikelola secara kolektif dan transparan.
"Saya berharap dalam rapat koordinasi ini dapat dioptimalkan supaya jejaring kinerja kita ini dibangun dengan baik dan data bisa divalidasi secara optimal," tutur Idham Cholid.
Melalui forum JGID se-Kalimantan Timur ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar terbangun komitmen bersama yang kuat. Pengelolaan data geospasial yang tersentralisasi dan terintegrasi di seluruh wilayah Benua Etam diharapkan mampu meminimalisasi tumpang tindih kebijakan, sekaligus menjadi akselerator dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.(Btr/Fan/Fj)
