Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat sesi wawancara. Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (7/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi turut hadir secara daring bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, Wakapolres Kutim Kompol, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Saat rakor, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memantau, mengawal, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya menjadi indikator kinerja pembangunan, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya beli.
Kemendagri menjelaskan terdapat empat komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi baik asing maupun dalam negeri, serta ekspor dikurangi impor.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk memastikan belanja pemerintah dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, Pemkab Kutim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat mencapai target nasional.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2024 tercatat lebih dari 9 persen. Namun, pada 2025 pertumbuhan mengalami perlambatan hingga berada di angka 1,09 persen. Jika dikumulatifkan, pertumbuhan ekonomi selama dua tahun tersebut berada di kisaran 11 persen.
“Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Kalau dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen. Sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama tercatat sekitar 1,7 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah percepatan hingga akhir tahun.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, salah satu peluang besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kutim adalah masuknya investasi dan pengembangan hilirisasi. Salah satunya melalui groundbreaking BCIP untuk hilirisasi etanol yang diharapkan segera memasuki tahap pembangunan dan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Selain investasi dan hilirisasi, Mahyunadi menilai optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan APBD dapat dilakukan sejak awal tahun sehingga program pembangunan dan belanja pemerintah dapat segera memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan APBD menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi. Pada 2025, pelaksanaan pembangunan dan proyek pemerintah banyak berjalan setelah perubahan anggaran. Sementara pada 2026, terdapat proses pergeseran anggaran yang baru selesai pada Juni.
“Makanya saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan oleh DPRD harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” tegasnya.
Dengan pelaksanaan APBD yang lebih optimal sejak awal tahun, pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi pertumbuhan ekonomi secara berkala, mulai dari triwulan pertama hingga triwulan berikutnya.
“Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga di kuartal terakhir kita bisa genjot pertumbuhan ekonomi sesuai target nasional,” tambahnya.
Mahyunadi juga menyebut daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, daya beli masyarakat Kutim saat ini masih berada pada kondisi yang cukup stabil dan perlu terus diperkuat.
Selain itu, sektor pertambangan yang menjadi salah satu sektor utama perekonomian Kutim juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) turut memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, Mahyunadi menyampaikan bahwa terdapat revisi terhadap rencana pengurangan RKAB sehingga dampaknya diharapkan tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.
“Dengan demikian, mudah-mudahan daya beli masyarakat bisa tinggi kembali, sehingga indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Timur,” harapnya.
Untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar efektif, Mahyunadi meminta Bagian Perekonomian untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap berbagai faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kutim.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan harus didasarkan pada analisis dan indikator yang tepat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah meminta kepada Kabag Ekonomi untuk mengkaji secara komprehensif apa saja yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya kita analisa, tapi kita harus bekerja berdasarkan analisa yang tepat,” jelasnya.
Pemkab Kutim juga akan membuka ruang kolaborasi dengan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk memperkuat kajian dan merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita berharap bisa menggandeng akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kita kaji indikatornya dan kemudian kita kerjakan berdasarkan indikator yang sudah kita kaji secara maksimal,” pungkas Mahyunadi.(kopi12/kopi13/kopi3)
