SANGATTA - Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mulai membuka peluang bagi pekebun sawit swadaya di Kutai Timur untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar. Pengakuan terhadap praktik perkebunan berkelanjutan yang selama ini lebih dahulu diperoleh perusahaan kini juga menjangkau petani yang tergabung dalam koperasi. Hal itu disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat membuka acara penyerahan sertifikat ISPO dan RSPO kepada sembilan koperasi di Hotel Victoria, Sangatta, Kamis (29/10/2026).
Ardiansyah mengatakan, transformasi ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan kesepahaman mengenai standar keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia mengembangkan ISPO, sementara RSPO menjadi salah satu standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.
“Sekarang bukan hanya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi. Petani sawit yang tergabung dalam koperasi juga mulai mendapat pengakuan. Alhamdulillah, hari ini ada sembilan koperasi yang menerima sertifikat,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, perluasan sertifikasi kepada koperasi menjadi langkah penting agar pekebun swadaya turut mengambil bagian dalam transformasi industri sawit. Pengakuan tersebut diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sekaligus mendorong pengelolaan perkebunan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Salah satu koperasi penerima sertifikat tersebut adalah Koperasi Produsen Serumpun Dwi Tanjung Agung di Kecamatan Rantau Pu
lung. Koperasi yang menaungi pekebun di Desa Tanjung Labu dan Kebon Agung itu berhasil meraih sertifikasi ISPO dan RSPO setelah menjalani pendampingan selama 2,5 tahun.
Fasilitator pendamping sekaligus bagian dari Internal Control System (ICS) koperasi, Sri Amrika, menjelaskan bahwa proses pendampingan diawali dengan mengukur minat dan kesiapan masyarakat melalui sekolah lapang yang dilaksanakan langsung di kebun petani.
“Kami melihat dulu minat masyarakat melalui sekolah lapang di kebun petani. Ada dua sekolah lapang di setiap desa, sehingga seluruhnya ada empat sekolah lapang,” kata Ika.
Saat ini, koperasi tersebut menaungi 166 anggota dengan luas lahan 511,96 hektare. Jika digabungkan dengan kelompok binaan lainnya, jumlah petani yang terlibat mencapai 207 orang dengan cakupan lahan sekitar 600 hektare.
Perjalanan menuju sertifikasi tidak berlangsung mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Pengalaman masa lalu dengan sejumlah koperasi yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan membuat sebagian petani sempat ragu untuk bergabung dan terlibat dalam pengelolaan kelembagaan secara kolektif.
“Melalui komunikasi terbuka dan pendampingan yang konsisten, kepercayaan tersebut perlahan dibangun kembali. Dukungan mitra pembangunan, termasuk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), turut membantu petani memperkuat kelembagaan dan memahami persyaratan perkebunan berkelanjutan,” jelas Ika.
Sertifikasi yang diraih kini menjadi modal bagi koperasi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran tandan buah segar (TBS). Salah satu rencana yang disiapkan adalah menjalin kerja sama penjualan TBS dengan PT Nusa Indah Kalimantan Plantation (NIKP).
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas peluang pemasaran hasil kebun. Meski demikian, manfaat ekonomi bagi petani akan ditentukan oleh pelaksanaan kemitraan, mekanisme pembelian, serta harga dan ketentuan yang disepakati.
Koperasi juga merencanakan pengembangan unit usaha sarana produksi pertanian (saprodi), terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida. Melalui kerja sama dengan toko pertanian lokal, koperasi berharap dapat menyediakan kebutuhan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau bagi anggotanya.
Penyerahan sertifikat kepada sembilan koperasi tersebut sekaligus menandai semakin terbukanya kesempatan bagi pekebun swadaya Kutai Timur untuk berpartisipasi dalam industri sawit berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengakuan yang telah diperoleh mampu diterjemahkan menjadi peningkatan daya saing, tata kelola perkebunan yang lebih baik, dan kesejahteraan petani. (Yus/Fj)
