Akhir Era Honorer, Ardiansyah Sulaiman Tuntaskan Janji Angkat Ribuan TK2D Kutim Jadi PPPK

Akhir Era Honorer, Ardiansyah Sulaiman Tuntaskan Janji Angkat Ribuan TK2D Kutim Jadi PPPK

SANGATTA - Langit pagi di Bukit Pelangi, Jumat (10/10/2025), menjadi saksi langkah sejarah baru dalam perjalanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, 400 Aparatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil selekso tahap 2 dan susulan, resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda tuntasnya janji politik dan kebijakan strategis yang sejak awal dicanangkan Ardiansyah Sulaiman menghapus status tenaga honorer di Kutim.

“Mulai hari ini, tidak ada lagi tenaga honorer di Kutai Timur. Seluruh Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sudah berstatus ASN melalui mekanisme PPPK,” ujar Ardiansyah usai melantik ratusan bawahannya tersebut.

Langkah Pemkab Kutim ini merupakan bagian dari proses panjang yang dimulai sejak awal masa jabatan Ardiansyah pada 2021. Ia menegaskan komitmen untuk menata ulang sistem kepegawaian daerah agar lebih profesional, berkeadilan, dan sesuai amanat Pemerintah Pusat.

Pelantikan tahap kedua ini melengkapi babak pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 16 April 2025 di GOR Kudungga, Sangatta Utara. Saat itu, sebanyak 3.703 tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dinyatakan lolos seleksi dan dilantik menjadi PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, menyampaikan bahwa pengangkatan tahap dua ini merupakan bagian dari komitmen Bupati untuk menuntaskan penataan TK2D menjadi ASN secara keseluruhan. Total PPPK dari formasi TK2D hasil seleksi tahap satu dan dua mencapai 4.091 orang.

"Bila dihitung sejak 2021 hingga 2024, Pemkab Kutim telah menuntaskan pengangkatan sebanyak 7.394 orang,” jelasnya.

Di balik angka tersebut, terdapat tanggung jawab besar yang melekat pada Pemkab Kutim. Dasar hukum pelaksanaan seleksi dan pengangkatan PPPK ini ditopang oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Surat ini menjadi jaminan resmi bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan para PPPK pasca-pengangkatan.

“SPTJM itu tidak bisa dibuat sembarangan. Harus melewati perhitungan cermat dari perangkat daerah terkait. Dan kami pastikan seluruh mekanisme sudah sesuai regulasi,” terang Misliansyah sebelum seleksi PPPK tahap 1 formasi TK2D waktu itu

Dengan tuntasnya pengangkatan ini, Pemkab Kutim menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berhasil menuntaskan penataan tenaga honorer sesuai arahan nasional. Bagi ribuan pegawai yang kini menyandang status ASN, momen ini menjadi akhir dari penantian panjang sekaligus awal dari tanggung jawab baru untuk mengabdi secara profesional kepada masyarakat.

Langkah Ardiansyah Sulaiman menuntaskan janji penghapusan tenaga honorer tidak hanya mencatatkan prestasi administrasi, tetapi juga menandai transformasi besar dalam tubuh birokrasi Kutim. Di tengah dinamika reformasi ASN secara nasional, Kutim kini menatap lembaran baru, lebih tertata, lebih pasti, dan lebih berdaya. (kopi3)

00
Fj
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...