Investasi Rp40 Triliun, Kutim Kawal Prioritas Naker Lokal

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Timur, Sulisman. (Alvian/Pro Kutim)

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Timur, Sulisman. (Alvian/Pro Kutim)

SANGATTA - Masuknya investasi baru dengan nilai yang disebut mencapai Rp40 triliun membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun, besarnya investasi harus diikuti dengan kesempatan kerja yang berpihak kepada masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memiliki landasan kebijakan untuk memastikan masyarakat lokal memperoleh prioritas dalam perekrutan tenaga kerja. Ketentuan tersebut mengatur komposisi 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen tenaga kerja dari luar daerah.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim, Sulisman, menegaskan pengawasan terhadap penerapan ketentuan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Perusahaan yang beroperasi di Kutim diminta mematuhi regulasi daerah, termasuk dalam proses perekrutan pekerja.

“Setiap perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur harus memperhatikan ketentuan komposisi tenaga kerja lokal 80 persen dan nonlokal 20 persen. Kami terus memperkuat pendataan dan pengawasan agar pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2024 benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas Sulisman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Urgensi penerapan regulasi tersebut semakin besar seiring rencana pengembangan investasi Ithaca Group atau Kaltim Nusantara Coal (KNC). Dalam sejumlah kesempatan, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 6.000 tenaga kerja pada 2027.

Jika proyeksi tersebut terealisasi, komposisi 80:20 berpotensi membuka kesempatan kerja bagi sekitar 4.800 tenaga kerja lokal. Sementara itu, sekitar 1.200 posisi lainnya dapat diisi tenaga kerja dari luar daerah. Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan komposisi tenaga kerja, bukan jumlah rekrutmen yang telah dikonfirmasi perusahaan.

Sulisman mengatakan sejumlah perusahaan telah menyampaikan laporan komposisi tenaga kerja. Namun, pelaporan dari seluruh perusahaan belum sepenuhnya menyeluruh. Karena itu, Distransnaker tengah menyiapkan formulasi perhitungan untuk mengukur perbandingan jumlah pekerja lokal dan nonlokal di masing-masing perusahaan.

Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran terukur mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan 80:20. Data itu juga menjadi dasar evaluasi dan pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan di Kutim.

Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kepala daerah yang menempatkan penyerapan 50.000 tenaga kerja sebagai salah satu target pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sektor investasi tidak hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Di sisi lain, Sulisman mengakui penerapan kebijakan tersebut harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Kebutuhan industri memiliki standar kompetensi dan kualifikasi pekerjaan tertentu. Karena itu, pencari kerja di Kutim perlu dibekali keterampilan yang sesuai agar mampu memenuhi persyaratan perusahaan.

“Peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar harus bisa dimanfaatkan masyarakat Kutai Timur. Karena itu, kompetensi tenaga kerja lokal perlu kita tingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Perusahaan juga diharapkan berkontribusi melalui program CSR (corprorate social responsibility) dan pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi tersebut, Distransnaker mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), terutama dalam pembiayaan pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Dukungan anggaran pemerintah juga diperlukan agar program peningkatan kompetensi dapat menjangkau lebih banyak pencari kerja.

Terkait proses rekrutmen Ithaca Group atau KNC, Sulisman menyebut hingga wawancara dilakukan, pihaknya belum menerima informasi resmi dari perusahaan tersebut. Koordinasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, jumlah formasi, dan kualifikasi jabatan dinilai penting agar pemerintah dapat mempersiapkan pencari kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

Distransnaker juga mengarahkan masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan perkembangan terkait kesempatan kerja untuk berkoordinasi dengan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK).

Pelaporan dan akses informasi ketenagakerjaan dapat dilakukan secara langsung maupun daring melalui SIMDATRIS (Sistem Informasi Manajemen Data Terintegrasi). Platform digital yang dikelola Distransnaker tersebut menyediakan layanan informasi lowongan pekerjaan, pendaftaran perusahaan, serta pengelolaan data ketenagakerjaan secara terintegrasi.

Bagi Kutim, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau jumlah perusahaan yang beroperasi. Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi daerah juga menjadi indikator penting.

Pemerintah daerah dituntut konsisten mengawasi pelaksanaan aturan, sementara perusahaan perlu menunjukkan komitmen dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di Kutim tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya. (Yus/Fj)

4940
Yus
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...