Ardiansyah Target Lima Tahun Tuntaskan Elektrifikasi Listrik Desa di Kutim

Ardiansyah Target Lima Tahun Tuntaskan Elektrifikasi Listrik Desa di Kutim

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menghadiri FGD listrik energi. Foto: Rosma/Pro Kutim

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan akselerasi pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai "Pembangunan Listrik Energi Terbarukan Berbasis Komunitas" yang digelar oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Selasa (21/10/2025).

Dalam arahannya, Bupati secara gamblang menempatkan isu kelistrikan di posisi teratas.

"Listrik adalah hak dasar manusia, sejajar dengan hak atas air dan akses jalan. Masyarakat harus terlayani," ujar Bupati.

Ia bahkan menetapkan target yang ambisius.

"Saya targetkan dalam lima tahun ke depan, masyarakat di Kutim harus teraliri listrik," tegasnya.

Bupati mengakui adanya tantangan di tingkat birokrasi yang memperlambat proses elektrifikasi.

"Salah satu kendala terbesar kita adalah ketidakadaan dinas setingkat ESDM yang bisa mengurus elektrifikasi desa secara fokus. Ini membuat prosesnya terasa lama," tambahnya.

Di tengah tantangan ini, program Listrik EBT Berbasis Komunitas dari AEER, sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada transisi energi, diharapkan menjadi solusi. Program ini bertujuan memanfaatkan potensi EBT di Kutim untuk menciptakan kemandirian energi lokal.

Kondisi lapangan yang memprihatinkan disampaikan langsung oleh Kepala Desa Tebangan Lembak. Ia mengungkapkan kesulitan warga dan pelaku usaha di desanya.

"Saat ini, kami hanya memakai diesel, dan itu pun hanya nyala enam jam," jelas Kepala Desa Rodi Saputra.

Tak hanya itu, aset yang seharusnya menjadi solusi EBT pun dilaporkan gagal fungsi. Kepala Desa juga menyebut solar sel bantuan dari KPC di desanya sekarang mangkrak.

Ia mencontohkan dampak ekonomi yang ditimbulkan, seperti sulitnya pengembangan UMKM katering yang sangat membutuhkan pasokan listrik stabil.

Sementara itu, Aziz dari UP2K Bontang turut memberikan konteks mengenai kondisi kelistrikan saat ini di Kutim termasuk sistem yang disebut ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang terkait dengan alokasi pendanaan.

FGD yang dihadiri perwakilan PD, PLN ULP Sangatta, dan tokoh komunitas, diharapkan menjadi titik balik. Hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi Laporan Pra-Feasibility Study (Pra-FS) dan Buku Panduan EBT Berbasis Komunitas oleh AEER, yang akan menjadi panduan teknis bagi Pemerintah Kabupaten Kutim untuk mewujudkan target elektrifikasi yang dicanangkan oleh Bupati.(kopi5/kopi13/kopi3)

00
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...