Ardiansyah Tegaskan Kemandirian Ekonomi Harus Dimulai Sejak Tambang Beroperasi, Bukan Pascatambang

Ardiansyah Tegaskan Kemandirian Ekonomi Harus Dimulai Sejak Tambang Beroperasi, Bukan Pascatambang

SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya menyiapkan masa depan ekonomi masyarakat daerah tambang sedini mungkin. Menurutnya, pelibatan warga, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal tidak boleh menunggu masa pascatambang. Melainkan harus berjalan seiring dengan aktivitas penambangan itu sendiri.

Pesan pengingat itu disampaikan Ardiansyah dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, yang juga menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batubara Kutim, pada Sabtu (1/11/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM RI Tri Winarno, secara daring, serta Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional, Sudirman Widhy Hartono. Turut hadir pula jajaran perangkat daerah, pelaku usaha pertambangan, akademisi, serta mahasiswa. Seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus langkah konkret menuju transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan di Kutim.

Dalam arahannya, Ardiansyah mengingatkan bahwa keberlanjutan tambang bukan sekadar isu pascaoperasional, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses produksi. Ia menaruh perhatian pada sejumlah wilayah di Indonesia yang gagal menikmati kemakmuran setelah tambang berhenti karena absennya perencanaan keberlanjutan yang menyeluruh.

“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya,” tegas Ardiansyah.

Ia mencontohkan langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab Kutim, seperti pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi warga. Menurutnya, inisiatif semacam ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, bukan hanya sektor ekstraktif,” ujarnya.

Ardiansyah berharap seminar nasional tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan melahirkan rekomendasi dan aksi nyata dalam pelaksanaan prinsip ESG di sektor pertambangan, khususnya batubara.

“Saya berharap dari seminar ini lahir rekomendasi sekaligus implementasi nyata pelaksanaan ESG. Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi dari membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tuturnya.

Ia juga menyinggung arah kebijakan nasional terkait transisi energi dan penghentian bertahap (phase-out) batubara pada 2040, yang menurutnya menjadi momentum penting bagi daerah penghasil tambang seperti Kutim. Untuk menyiapkan model pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh.

Dari Jakarta, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan apresiasi atas langkah Kutim membangun standar ESG daerah. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Transformasi sektor tambang harus berbasis data dan melibatkan masyarakat lokal. ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan,” ujar Tri Winarno.

Sementara itu, Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas lokal. Ia menyebut pembentukan Tim Penyusun Standar ESG Kutim sebagai langkah strategis menuju praktik pertambangan yang beretika dan berpihak pada masyarakat.

“Kunci keberhasilan pascatambang ada pada kolaborasi dan konsistensi. Dunia usaha harus melihat ESG bukan sebagai kewajiban, melainkan investasi sosial jangka panjang,” ungkap Sudirman.

Ia menambahkan, keberlanjutan sosial-ekonomi di wilayah tambang hanya dapat terwujud jika perencanaan matang dipadukan dengan pengawasan berbasis komunitas. Dari Kutim, semangat menuju tambang beretika itu kini mulai disusun. Bukan sekadar menunggu masa pascatambang, tetapi menyiapkan masa depan yang lestari sejak hari ini. (kopi4/kopi3)

00
Yus
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...