Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim Sudirman Latif menghadiri peluncuran TMD Bapenda Kutim. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memulai era baru dalam transparansi fiskal daerah. Pada Jumat (19/12/2025) sore, bertempat di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, dilaksanakan peluncuran Transaction Monitoring Device (TMD), sebuah sistem digital pemantauan transaksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menyasar sektor perhotelan, restoran/rumah makan, dan hiburan.
Inovasi ini merupakan buah kerja sama strategis antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Selain peluncuran alat pemantau, kegiatan ini juga menandai penguatan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di lingkungan usaha Kutim.

Kabag Pendapatan dan Penetapan Bapenda, Supianti, dalam laporannya mewakili Ketua Panitia, menegaskan bahwa sebanyak 200 unit alat pemantau transaksi akan disebar pada tahap awal. Fokus utama implementasi ini berada di wilayah potensial seperti Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Sangkulirang.
"Kami mewajibkan pembayaran dilakukan 100 persen secara online. Dilarang keras melakukan pembayaran tunai melalui petugas lapangan, dan akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar," tegas Supianti.

Guna meringankan beban pelaku usaha, pemerintah menyediakan alat pemantau dan aplikasi kasir (Point of Sale/POS) secara gratis. Program ini juga berada di bawah pengawasan langsung Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Sebagai daya tarik bagi masyarakat, tersedia pula undian berhadiah bagi konsumen yang bertransaksi di gerai yang telah menggunakan sistem digital ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Setya Dodi Ermawan, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Kutim. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital di Kutim melonjak drastis.
Dari segi volume transaksi telah mencapai 15,9 juta kali (melonjak 408 persen). Dari segi nominal transaksi menembus angka Rp 1,6 Triliun (tumbuh 308 persen). Kemudian dilihat dari indeks ETPD telah mencapai 93,5 persen, menempatkan Kutim dalam kategori "Pemda Digital".

"Saat ini Kutim berada di peringkat 6 besar tingkat kabupaten se-Kalimantan. Target kita, dengan inovasi seperti TMD ini, Kutim bisa masuk peringkat 3 besar pada tahun 2026," ujar Setya Dodi.
Ia juga mendorong penyusunan Roadmap Digitalisasi 2026-2030 yang selaras dengan RPJMD serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah.
Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sudirman Latif, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur.

"Pemasangan TMD ini bukan sekadar alat kontrol, tapi untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran. Transparansi ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar masuk ke kas daerah untuk pembangunan," jelas Sudirman.
Acara diakhiri dengan penyerahan secara simbolis alat pemantau transaksi kepada 11 perwakilan wajib pajak dari berbagai sektor, di antaranya di sektor perhotelan terdapat Hotel Royal Victoria, Hotel Zanova, Q Hotel, Penginapan Sidomoro, dan Penginapan Anjelma, di sektor makanan dan minuman terdapat Restoran Pak Ndut, Rumah Makan Pempek Rizka, Warkop Naik Kelas, dan Kopi Kai, sedangkan di sektor hiburan terdapat Metro Bar dan Billiard 45.


Dengan peluncuran ini, Kutim optimis dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat di masa depan.(kopi5/kopi13)











