SANGATTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap melaksanakan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) 2027 di 14 kecamatan. Untuk pertama kalinya, Kutim terpilih sebagai wilayah sampel penghitungan pola konsumsi rumah tangga. Hasil survei ini diharapkan menjadi salah satu pijakan penting dalam memperkuat data ekonomi daerah.
Ketua Tim Statistik Distribusi sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan SPKRT BPS Kutim, Dewi Puspitaningsih, menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan kegiatan berkala yang sebelumnya dikenal dengan nama Survei Biaya Hidup (SBH).
“SPKRT ini tidak dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini sebenarnya nama baru dari SBH, jadi pelaksanaannya per lima tahun sekali,” ujar Dewi saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
SBH pertama kali dilaksanakan pada 1977/1978 dan terakhir pada 2022. Namun, Kutim belum pernah menjadi wilayah sampel dalam pelaksanaan survei pada periode-periode tersebut.
Menurut Dewi, SPKRT 2027 memiliki peran strategis karena menjadi fondasi untuk memetakan pola pengeluaran masyarakat. Data yang dihimpun nantinya digunakan dalam penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penghitungan inflasi daerah.
“Kegiatan SPKRT ini sebagai awal bagi kita untuk mendapatkan paket komoditas dan diagram timbang untuk menghitung inflasi,” jelasnya.
Secara rinci, SPKRT 2027 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperoleh paket komoditas dan diagram timbang tingkat kabupaten/kota. Kedua, memperoleh data dasar nilai konsumsi (NK0). Ketiga, mengubah tahun dasar IHK dari 2022=100 menjadi 2027=100.
Pendataan SPKRT 2027 akan mencakup 14 kecamatan di Kutim, dengan pengecualian Kecamatan Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, dan Sandaran.
Tahapan kegiatan lapangan dijadwalkan mulai Desember 2026 melalui identifikasi rumah tangga untuk menentukan kelayakan sampel. Dari proses tersebut, akan dipilih 10 rumah tangga yang selanjutnya diamati mulai triwulan 1 tahun 2027.
Berikutnya, mulai 1 Januari 2027, petugas akan menyerahkan dokumen pencatatan konsumsi nonmakanan atau konsumsi bulanan setiap tanggal 1. Sementara itu, pencatatan konsumsi makanan dilakukan pada bulan ketiga setiap triwulan.
Keberhasilan survei ini juga bergantung pada keterbukaan masyarakat yang terpilih sebagai responden. Karena itu, BPS Kutim mendorong dukungan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kegiatan tersebut secara bertahap, mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga (RT).
Masyarakat juga diimbau tidak ragu menerima kedatangan petugas selama proses pendataan. Seluruh petugas lapangan dibekali surat tugas resmi yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah desa setempat.
Data yang dihasilkan dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Informasi tersebut menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam membaca perkembangan harga kebutuhan rumah tangga, memantau daya beli masyarakat, serta mempertajam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Dengan tersedianya data yang lebih representatif, arah pembangunan Kutim sejalan dengan visi Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi untuk mewujudkan Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. (Vir/Fan/Fj)











