SANGATTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan 126 petugas untuk pelaksanaan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) 2027. Survei ini menjadi salah satu sumber data penting untuk memperbarui gambaran pola konsumsi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
Persiapan dilakukan melalui pelatihan di Meeting Room Hotel Five Styles Kutai Permai. Kegiatan berlangsung dalam dua gelombang, yakni 16–17 November dan 19–20 November 2026.

Sebanyak 126 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Mereka terdiri atas 84 petugas pendataan lapangan dan 42 pemeriksa lapangan.
SPKRT merupakan survei untuk memperoleh gambaran pola konsumsi rumah tangga. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Instruktur Daerah Pelatihan SPKRT, Ferzya Dhea, mengatakan penekanan utama dalam pelatihan ini adalah memastikan seluruh pengeluaran konsumsi responden, baik makanan maupun nonmakanan, tercatat secara lengkap dan akurat.
“Karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap bobot komoditas untuk dicatat lagi di survei harga konsumen dan akan menghasilkan inflasi ke depannya. Jadi, kalau ada perbedaan atau kekurangan, itu bisa berpengaruh terhadap bobotnya,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (20/11/2026).
Ferzya Dhea menjelaskan, sampel SPKRT 2027 tersebar di 14 kecamatan di Kutim. Tahapan lapangan akan dimulai pada Desember 2026 melalui identifikasi rumah tangga untuk menentukan kelayakan sampel. Selanjutnya, dipilih 10 rumah tangga yang akan diamati mulai Triwulan I 2027.
“Mulai tanggal 1 Januari 2027 sudah dimulai penyerahan dokumen konsumsi nonmakanan atau konsumsi bulanan setiap tanggal 1. Kemudian, di bulan ketiga setiap triwulannya, ada pencatatan konsumsi makanannya,” jelas Ferzya Dhea.
Terkait pelaksanaan survei di masyarakat, Ferzya Dhea memastikan seluruh petugas BPS dibekali surat tugas resmi. Dokumen tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak desa sebelum kegiatan pendataan dilakukan.
BPS Kutim juga mengupayakan adanya imbauan dari pemerintah daerah yang diteruskan secara berjenjang melalui kecamatan, desa, hingga rukun tetangga (RT). Langkah ini diharapkan membantu masyarakat yang terpilih sebagai sampel memahami pentingnya SPKRT 2027 dan bersedia memberikan informasi secara akurat.
Data yang dihasilkan dari survei ini nantinya dapat menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah daerah dalam memahami perubahan pola konsumsi masyarakat. Informasi tersebut juga relevan untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan tersedianya data konsumsi rumah tangga yang lebih mutakhir, Pemkab Kutim diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. (Vir/Fan/Fj)











