Dana Desa Menyusut, Kutai Timur Pacu Kemandirian Desa

Dana Desa Menyusut, Kutai Timur Pacu Kemandirian Desa

Asisten Pemkesra Seskab Kutim Trisno saat membuka workshop Optimalisasi Aset dan potensi Desa. Foto: Nasruddin/Pro Kutim

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes)mendorong pemerintah desa lebih kreatif dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di tengah proyeksi penurunan anggaran desa. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim, Trisno, saat membuka Workshop Optimalisasi Aset dan Potensi Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Kamis (10/9/2026).

Dalam sambutannya, Trisno mengatakan pemerintah desa perlu bersiap menghadapi dinamika keuangan daerah dan nasional. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah proyeksi penurunan pagu Dana Desa (DD) secara nasional.

"Kita dihadapkan pada penurunan pagu Dana Desa nasional yang cukup tajam, dari Rp 71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2026, di mana porsi khusus DD diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 25 triliun," kata Trisno yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMdes Kutim.

Menurut dia, tekanan terhadap keuangan desa tidak hanya berasal dari berkurangnya alokasi pemerintah pusat. Efisiensi anggaran pemerintah daerah juga berpotensi memengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, penurunan kewajiban Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RK3B) dari sektor industri batu bara turut berpengaruh terhadap penerimaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Trisno meminta pemerintah desa tidak berhenti berinovasi. Menurut dia, aparatur desa harus mampu mencari sumber pendapatan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti membangun. Aparat desa dituntut aktif mencari sumber-sumber keuangan alternatif untuk bertahan dan survive, sebagaimana adaptasi dunia usaha saat menghadapi pandemi Covid-19 lalu," ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan, kata Trisno, adalah mengoptimalkan aset desa. Kutim memiliki wilayah yang luas dengan aset tanah yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli desa.

"Aset desa, terutama aset tanah yang sangat luas di Kutim, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan desa melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun pola kemitraan lainnya dengan pihak ketiga," katanya.

Namun, Trisno mengakui pengelolaan aset desa masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama berkaitan dengan aspek legalitas dan administrasi. Sebagian aset belum memiliki sertifikat atau alas hak yang sah, belum tercatat dalam buku inventaris barang desa, bahkan berpotensi mengalami penguasaan oleh pihak lain.

Karena itu, ia berharap workshop tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Peserta diharapkan mampu menyusun rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola aset di desa masing-masing.

"Harapan kita bersama, hasil dari workshop ini mencakup langkah-langkah identifikasi, inventarisasi, penetapan rencana pemanfaatan, pengelolaan, hingga mitigasi risiko aset agar dapat segera diterapkan secara nyata di desa masing-masing," ujar Trisno.

Sementara itu, Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Kementerian Keuangan RI, Warid Sudarwanto, mengapresiasi dukungan Pemkab Kutim dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurut dia, kegiatan tersebut dirancang untuk membuka perspektif baru bagi kepala desa dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal.

Warid mengatakan workshop tersebut digelar dalam dua angkatan dengan sasaran seluruh 139 desa di Kutim. Angkatan pertama diikuti 70 desa, sedangkan angkatan kedua melibatkan 69 desa.

"Selama mengikuti workshop, para peserta dibekali materi strategis mulai dari identifikasi aset dan potensi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, penyusunan roadmap pengembangan potensi, hingga sharing session praktik baik pengelolaan aset desa bersama para narasumber ahli," kata Warid.

Dengan adanya workshop ini, pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan di masing-masing desa sehingga aset dan potensi lokal dapat dikelola secara produktif, meningkatkan pendapatan desa, serta mendukung terwujudnya desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(kopi14/kopi13/kopi3)

00
Nas
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...