Dari Survei ke Aksi, RSUD Kudungga Mantapkan Langkah Perbaikan Layanan

Dari Survei ke Aksi, RSUD Kudungga Mantapkan Langkah Perbaikan Layanan

Seminar Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap RSUD Kudungga Tahun 2025. Foto: Vian Prokutim

SANGATTA - Setiap kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat seharusnya berangkat dari satu hal sederhana, kesediaan untuk mendengar. Prinsip itu yang kembali ditegaskan Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi, dalam Seminar Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap RSUD Kudungga Tahun 2025, di Ruang Tempudau, Kantor Bupati, Jumat (10/10/2025).

“Kami ini tempat masyarakat mengadu. Karena itu, kami harus membuka telinga dan hati selebar-lebarnya. Setiap masukan yang disampaikan, kami jadikan bahan untuk menetapkan kebijakan. Dan kebijakan itu kemudian diaplikasikan oleh para pelaksana di lapangan, termasuk jajaran RSUD Kudungga,” ujar Mahyunadi di hadapan para peserta seminar.

Ia menegaskan, keberhasilan lembaga pelayanan publik tidak hanya diukur dari penghargaan atau angka survei, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, ia mengapresiasi capaian RSUD Kudungga yang baru saja meraih penghargaan PPID terbaik kedua kategori BLUD tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Nilai harus selaras dengan bukti pelayanan. Kalau nilai surveinya tinggi, maka pelayanannya juga harus benar-benar dirasakan baik oleh masyarakat,” tegas Mahyunadi.

Di sisi lain, Direktur RSUD Kudungga dr Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa kegiatan survei IKM dan IPK dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan peningkatan mutu pelayanan. Tahun ini, survei IKM RSUD Kudungga mencatat skor 87,85 kategori baik, hanya terpaut 0,5 poin menuju kategori sangat baik.

“Kami ingin tahu di mana kesenjangannya agar bisa diperbaiki. Untuk mencapai pelayanan yang lebih baik, hasil survei ini menjadi cermin kami,” jelas dr Yusuf.

Selain itu, RSUD Kudungga juga mencatat peningkatan signifikan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dari 75 pada tahun 2024 menjadi 88 pada tahun 2025. Capaian ini, menurutnya, merupakan bukti penguatan integritas dan transparansi di lingkungan rumah sakit daerah tersebut.

“Kami kolaborasikan survei ini dengan aspek patient experience, agar kami bisa menangkap secara nyata bagaimana pengalaman pasien sejak awal hingga akhir pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu, dr Ratno Adrianto, Ketua ULS Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Universitas Mulawarman, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen manajemen RSUD Kudungga.

“Dari hasil survei yang kami lakukan, terlihat jelas adanya kemajuan signifikan dalam mutu pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap rumah sakit ini. Artinya, RSUD Kudungga bukan hanya fokus pada pencapaian angka, tapi juga pada perubahan nyata di tingkat pelayanan. Ini hal yang patut diapresiasi,” ungkap dr Ratno.

Ia menambahkan, peningkatan pada aspek kecepatan, keramahan, dan keterbukaan informasi menjadi catatan positif dalam hasil survei tahun ini.

“Kami berharap hasil ini menjadi cermin untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan pasien,” tuturnya.

Melalui hasil survei yang disusun secara ilmiah dan partisipatif itu, RSUD Kudungga kini tidak hanya berbicara tentang angka kepuasan, tetapi juga tentang transformasi nilai pelayanan publik. Dari survei menuju aksi nyata, rumah sakit kebanggaan Kutim ini menapaki langkah baru menuju layanan yang makin manusiawi, transparan, dan berintegritas. (kopi4/kopi3)

00
Yus
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...