SANGATTA – Perbedaan data jumlah penduduk antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan data di tingkat Rukun Tetangga (RT) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil mulai mengembangkan program pemutakhiran data kependudukan berbasis RT.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026) menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena sistem pendataan yang digunakan memiliki dasar berbeda.
"Disdukcapil mencatat penduduk berdasarkan prinsip de jure atau domisili sesuai dokumen hukum, sedangkan pendataan di lapangan oleh RT cenderung berdasarkan de facto atau keberadaan seseorang secara fisik," terangnya.

Ia mencontohkan kawasan perkebunan yang banyak dihuni pekerja dari luar daerah. Secara faktual, jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah bisa mencapai 1.000 orang. Namun, dalam data kependudukan Kutim mungkin hanya tercatat 500 orang karena sebagian pekerja masih menggunakan KTP dari daerah asal.
“Kalau berdasarkan fakta di lapangan jumlahnya bisa lebih banyak. Tetapi berdasarkan data Dukcapil, mereka belum tercatat sebagai penduduk Kutim karena belum memiliki KTP Kutim,” jelas Jumeah.
Selain itu, perubahan penduduk yang tidak dilaporkan kepada RT juga menyebabkan perbedaan data. Warga yang pindah maupun pendatang terkadang tidak menyampaikan informasi kepada pengurus lingkungan.

Melalui program pemutakhiran tersebut, Disdukcapil ingin menyandingkan data resmi kependudukan dengan buku induk warga yang dimiliki RT.
Menurut Jumeah, RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Karena itu, keterlibatan pengurus RT sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
"Program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan data sekaligus menjadi dasar perbaikan administrasi kependudukan di Kutim," tutupnya.(Beh/Fan/Fj)











