Plt Kepala DPUPR Kutim Joni Setia Abdi. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggelar program sertifikasi bagi para pekerja konstruksi lokal.
Plt Kepala DPUPR Kutim, Joni Setia Abdi, menjelaskan bahwa program ini terdiri dari tiga rangkaian kegiatan, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.
"Karena kan kegiatannya ada tiga. Ada sosialisasi di dalamnya, kemudian ada juga pelatihan, dan juga ada sertifikasi. Jadi sekali," ujarnya ditemui awak media usai kegiatan sosialisasi jasa konstruksi di Ruang Akasia GSG Bukit Pelangi, Rabu (12/11/2025).
Selanjutnya dalam program ini, Joni menegaskan DPUPR Kutim menargetkan untuk mensertifikasi sebanyak 200 pekerja konstruksi.
"DPUPR Kutim berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pembangunan. Kita harapkan mereka punya kemampuan teknis dengan sertifikasi," terang Joni.

Namun, Joni mengakui bahwa masih ada beberapa pekerja konstruksi lokal yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutim. Untuk mengatasi hal ini, DPUPR Kutim memberikan kelonggaran dengan menggunakan surat keterangan domisili.
"Nah, ini dalam mengukur sebenarnya. Mengukur artinya jumlah populasi tenaga kerja kita yang ada di Kutim dan ini merupakan salah satu persyaratan," jelas Joni.
Joni menjelaskan bahwa banyak dari pekerja konstruksi lokal yang telah lama berkontribusi dalam pembangunan di Kutim, meskipun belum memiliki KTP Kutim.
"Jadi gini, kebanyakan dari mereka ini sudah lama ikut membangun di sini, kerja di sini. Jadi mereka masih ke KTP lokal," tutupnya.
Melalui program sertifikasi ini, DPUPR Kutim berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para pekerja konstruksi lokal. Dengan memiliki sertifikasi, para pekerja konstruksi lokal diharapkan dapat bersaing secara lebih baik dan mendapatkan upah yang lebih layak.(kopi13)











