JAKARTA - Bagi sebagian besar warga Kutai Timur (Kutim), listrik telah menjadi bagian dari keseharian. Lampu menyala ketika malam tiba, anak-anak dapat belajar, telepon seluler bisa diisi ulang, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih leluasa. Namun, cerita itu belum sepenuhnya berlaku bagi warga Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran. Tiga desa di Kutim tersebut masih menanti hadirnya jaringan listrik, khususnya dari PLN. Ketika tingkat elektrifikasi kabupaten telah mencapai 97,87 persen berdasarkan hasil verifikasi, ketiganya justru menjadi bagian terakhir dari pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai pemerataan akses listrik.
Persoalan itulah yang dibawa Wakil Bupati Kutim Mahyunadi ke Jakarta. Senin, (14/9/2026), ia mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN bagi Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur (Kaltim) di Ruang Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mewakili Bupati, Mahyunadi tidak datang hanya membawa angka capaian elektrifikasi Kutim. Ia membawa kebutuhan tiga desa yang masih menunggu terang.
“Kami sangat bersyukur karena tingkat elektrifikasi di Kutai Timur berdasarkan verifikasi sudah mencapai 97,87 persen. Namun masih ada tiga desa yang belum mendapatkan listrik, yaitu Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran,” kata Mahyunadi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan. Di satu sisi, Kutim telah menempuh perjalanan panjang hingga mendekati cakupan listrik penuh. Di sisi lain, keberhasilan itu belum selesai sebelum tiga desa tersebut memperoleh akses yang sama.

Bagi masyarakat Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran, listrik bukan sekadar tambahan fasilitas. Kehadirannya berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kesempatan untuk berkembang. Penerangan pada malam hari dapat membuka ruang belajar yang lebih layak bagi anak-anak. Energi listrik juga dibutuhkan untuk menunjang komunikasi, kegiatan usaha, penyimpanan berbagai kebutuhan rumah tangga, serta pelayanan masyarakat.
Karena itu, tiga desa tersebut menjadi wajah dari tantangan terakhir elektrifikasi Kutim. Persoalannya bukan lagi bagaimana meningkatkan capaian dari angka yang rendah, melainkan bagaimana menutup celah yang tersisa agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau tidak terus berada di luar jaringan listrik.
Dalam forum tersebut, Mahyunadi didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutim Deky Hermawan dan Kepala Desa Pulau Miang Alimuddin Daoed. Kehadiran kepala desa dalam pembahasan tingkat pusat memberi gambaran bahwa kebutuhan listrik tersebut bukan hanya agenda administratif pemerintah kabupaten. Ada kebutuhan masyarakat desa yang ingin disampaikan langsung dalam proses percepatan pembangunan jaringan.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun memasang target agar tidak ada lagi desa tanpa listrik pada 2027. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pemerataan listrik harus dipandang sebagai pemenuhan fasilitas dasar masyarakat. Bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut pemerataan fasilitas listrik di Kaltim. Dia menegaskan bahwa listrik adalah hak dasar masyarakat. Target tersebut menjadi harapan bagi tiga desa di Kutim yang masih menunggu jaringan listrik. Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran tidak lagi sekadar tercatat sebagai wilayah yang belum berlistrik, tetapi menjadi sasaran yang harus diselesaikan dalam agenda pemerataan elektrifikasi Kaltim.

Pemerintah Pusat menyatakan siap membantu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan program listrik desa merupakan program Presiden yang membutuhkan dukungan bersama, termasuk untuk daerah yang menghadapi persoalan lokasi dan perizinan.
“Program listrik desa ini merupakan program Presiden. Kami akan membantu semaksimal mungkin, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memperoleh akses listrik, baik karena persoalan lokasi maupun perizinan,” ujarnya.
Dukungan tersebut menjadi penting karena mengejar tiga desa terakhir tentu memiliki tantangan tersendiri. Pembangunan jaringan listrik harus memperhitungkan kondisi wilayah sekaligus memastikan aspek teknis dan perizinan dapat diselesaikan.
Bagi Kutim, perjalanan menuju elektrifikasi penuh tinggal menyisakan tiga nama. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, perjuangan itu berarti menunggu sesuatu yang bagi banyak orang sudah dianggap biasa. Listrik yang bagi sebagian masyarakat hanya dengan menekan sakelar, bagi warga tiga desa tersebut merupakan simbol hadirnya layanan dasar, kesempatan belajar yang lebih baik, ruang ekonomi yang lebih terbuka, dan konektivitas dengan dunia yang lebih luas.
Capaian 97,87 persen menjadi bukti bahwa sebagian besar Kutim telah menikmati akses listrik. Namun, pekerjaan belum benar-benar selesai sebelum Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran ikut merasakan terang yang sama. Dari Kutim, perjuangan menuju 100 persen elektrifikasi kini mengerucut pada tiga desa. Dan dari Jakarta, aspirasi itu dibawa ke meja pemerintah pusat agar penantian panjang tersebut segera menemukan ujungnya. (kopi8/kopi3)











