Suasana Rapat Paripurna ke-XIII DPRD Kutim. Foto: Nasruddin/Pro Kutim
SANGATTA - DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-XIII dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Kutim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025).
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Kutim menyampaikan pandangan umum secara bergiliran. Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang pertama, dibacakan oleh Akbar. Dalam penyampaiannya, PKS menyambut baik Nota Keuangan RAPBD 2026 yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mengapresiasi tema RKPD 2026, yakni “Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung dengan kemantapan infrastruktur pendukung investasi”.

“Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung upaya Pemkab Kutim dalam mewujudkan anggaran yang berpihak kepada rakyat, dengan catatan agar alokasi dana dalam Nota Keuangan RAPBD 2026 benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegas Akbar.
Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui Aldryansyah menyampaikan kritik terkait rentang waktu pembahasan APBD 2026 serta rencana kegiatan tahun jamak (multiyears) yang dianggap terlalu singkat sehingga berpotensi tidak mengakomodir aspirasi masyarakat secara maksimal.
“Pembahasannya terkesan dipaksakan selesai terlalu cepat, sehingga berpotensi mengebiri optimalisasi fungsi DPRD, terutama jika mengabaikan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah,” ujarnya.
Dari Fraksi Partai Golkar, penyampaian oleh Kari Palimbong menyoroti besarnya belanja operasional yang dinilai dapat menggerus porsi belanja modal, padahal belanja modal merupakan motor pembangunan infrastruktur.
“Penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 25 miliar harus disertai target "return of investment" yang terukur agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah,” kata Kari.
Fraksi Demokrat, melalui Pandi Widiarto, menyatakan dukungan penuh terhadap skema pembangunan jangka panjang melalui kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC). Fraksi ini berharap pola tersebut dapat mendorong pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah.


“Fraksi Demokrat mendukung penuh kebijakan pembangunan jangka panjang melalui mekanisme kontrak tahun jamak. Kami meyakini strategi ini akan memberikan pemerataan pembangunan infrastruktur secara signifikan,” tegasnya.
Fraksi PPP yang disampaikan Hepni menyoroti tren pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal bahwa ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat harus mulai dikurangi.
“Fraksi PPP memandang RAPBD 2026 sebagai momentum mempercepat kemandirian fiskal daerah dengan memperkuat PAD, antara lain melalui digitalisasi pungutan daerah dan peningkatan kinerja BUMD,” jelas Hepni.
Sementara itu, Fraksi GAP melalui Shabaruddin menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Fraksi ini mendesak Pemda melakukan efisiensi belanja serta memberikan prioritas pada sektor ekonomi kerakyatan.

“APBD bukan sekadar angka, tetapi alat perjuangan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi PIR yang diwakili Baya Sargius menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, sistem tersebut harus berjalan baik agar seluruh data, informasi, dan usulan yang masuk melalui reses DPRD dapat terakomodasi secara maksimal.
“Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap mekanisme SIPD, agar pengelolaan data dan informasi dari setiap usulan masyarakat dapat terserap dengan optimal,”tutupnya.(kopi14/kopi13/kopi3)











