PJPK Jadi Acuan Integrasi Program Pembangunan Kutim

WhatsApp Image 2026 11 19 at 11.17.38 (1)

SANGATTA - Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi sosial, kualitas sumber daya manusia, karakteristik keluarga, persebaran penduduk, hingga kebutuhan pelayanan dasar juga perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memperkuat penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dokumen ini diproyeksikan menjadi pedoman untuk mengintegrasikan isu dan potensi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, menegaskan PJPK memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Yuriansyah saat membuka Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutim yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom, Senin (2/11/2026).

WhatsApp Image 2026 11 19 at 11.17.38

Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk. Cakupannya juga meliputi peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Penyusunan PJPK tersebut memiliki relevansi dengan arah kebijakan pembangunan Pemkab Kutim di bawah kepemimpinan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah membutuhkan perencanaan berbasis data agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satunya program Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeudes) sebesar Rp250 juta per RT. Program ini membutuhkan pemetaan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan agar pembangunan yang diusulkan benar-benar menjawab persoalan warga. Data kependudukan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk, kebutuhan infrastruktur dasar, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

Hal serupa berlaku pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Informasi mengenai struktur usia penduduk, kondisi keluarga, serta kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan pembangunan keluarga.

WhatsApp Image 2026 11 19 at 11.17.40

Karakteristik geografis Kutim yang memiliki wilayah luas dan persebaran penduduk beragam juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi setiap kecamatan dan desa. Pemetaan kependudukan yang komprehensif diharapkan membantu pemerintah menentukan kebutuhan pelayanan dasar secara lebih proporsional, sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya berorientasi pada wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

Yuriansyah menekankan bahwa penyusunan PJPK bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPKB. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ia meminta setiap perangkat daerah memberikan dukungan, melakukan koordinasi, serta berkontribusi dalam penyediaan data agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi dan persoalan kependudukan di Kutim.

“Penyusunan PJPK sangat penting agar program pembangunan kependudukan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penyusunan dokumen tersebut berlandaskan data yang akurat dan dilengkapi rencana aksi yang jelas serta dapat dilaksanakan. Dengan demikian, PJPK tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

Melalui sosialisasi dan koordinasi ini, Yuriansyah berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, tahapan, dan mekanisme penyusunan PJPK. Meski dilaksanakan secara daring, seluruh peserta diharapkan tetap aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif sesuai dengan bidang masing-masing.

“Walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, saya berharap seluruh peserta tetap mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan memberikan masukan yang konstruktif demi menghasilkan dokumen PJPK yang berkualitas,” pesannya.

Dengan penyusunan PJPK yang terintegrasi, Pemkab Kutim diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyelaraskan program lintas sektor. Tujuannya bukan hanya mendorong pembangunan fisik dan pertumbuhan wilayah, melainkan juga memastikan peningkatan kualitas penduduk, ketahanan keluarga, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Mif/Fan/Fj)

5090
Mif
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...