Pemkab Kutim mengikuti zoom meeting bersama Kemendagri. Foto: Bella/Miftah Pro Kutim
SANGATTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting untuk membahas percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia, Senin (17/11/2025). Dari Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi turut hadir secara daring didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan bahwa kinerja pendapatan daerah secara nasional sebenarnya cukup baik, meski masih terdapat selisih sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian realisasi belanja daerah dinilai masih sangat memprihatinkan.
“Rata-rata realisasi belanja baru di angka 60 persen, sementara waktu kita hanya tersisa satu bulan. Saya minta masing-masing daerah segera melihat hal-hal apa yang perlu dipercepat, mana yang harus dikoordinasikan kembali, sehingga paling tidak realisasi belanja dapat menyamai capaian pada 2024 yang rata-ratanya 92 persen,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa rendahnya realisasi APBD harus menjadi pegangan bersama agar perencanaan dapat dilakukan sejak awal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyoroti pentingnya perencanaan serapan anggaran dari awal tahun. Ia menginstruksikan agar pada 2026 setiap pemerintah daerah mulai menerapkan pola penyerapan 20 persen pada triwulan pertama, kemudian ditambah 30 persen pada setiap triwulan berikutnya.
“Kita perlu mendorong realisasi sejak awal tahun agar uang pemerintah beredar di masyarakat, begitu pula dengan uang swasta. Dengan demikian konsumsi masyarakat meningkat, pembangunan bisa dimulai lebih awal, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pembaruan laporan realisasi APBD setiap pekan dan menyampaikannya ke Kemendagri sebagai bahan evaluasi.
“Pada intinya, daerah harus kreatif dalam menentukan belanja dan pendapatannya,” tambahnya.
Menutup rapat, Sekjen Kemendagri menegaskan kembali pentingnya monitoring kepala daerah secara berkelanjutan.
“Saya berharap tahun depan hal ini tidak terulang lagi. Perencanaan penyerapan harus dibuat mulai dari sekarang agar pelaksanaan APBD 2026 dapat lebih baik,” ujarnya.
Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah menerima arahan Kemendagri untuk mempercepat realisasi anggaran. Saat ini serapan APBD Kutim berada pada kisaran 55 persen.

“Faktanya kita baru terserap sekitar 55 persen, tapi kita optimis. Karena kini seluruh proyek berjalan secara serentak, maka kami yakin anggaran akan terserap minimal 95 persen di akhir tahun,” jelas Mahyunadi.
Ia menambahkan bahwa sejumlah kegiatan lama masih dalam proses penyelesaian pembayaran, sementara kegiatan yang baru disahkan dalam APBD Perubahan juga sudah berjalan paralel.
“Saat ini semua yang sudah disahkan tentu menjadi prioritas kita. Karena semuanya merupakan kegiatan prioritas, maka kami optimis realisasi anggaran akan maksimal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen menindaklanjuti arahan Kemendagri dan terus memonitor progres serapan di setiap perangkat daerah agar target akhir tahun dapat tercapai.(kopi12/kopi13/kopi3)











