Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Eliminasi Tiga Penyakit

WhatsApp Image 2026 11 18 at 11.59.32

SANGATTA - Penanggulangan AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria tidak cukup bertumpu pada layanan kesehatan. Penemuan kasus, pengobatan hingga tuntas, pengelolaan data, serta pencegahan penularan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, perusahaan, komunitas, hingga unsur masyarakat perlu bergerak dalam satu arah agar target eliminasi ketiga penyakit tersebut pada 2030 dapat tercapai.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Kesehatan dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Rencana Aksi Daerah (RAD) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Hotel Zenova, beberapa waktu lalu.

WhatsApp Image 2026 11 18 at 11.59.46
WhatsApp Image 2026 11 18 at 11.59.46

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan penyakit menular. Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari perangkat pemerintah daerah, perusahaan dan sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga komunitas.

Pelibatan berbagai unsur tersebut memiliki arti penting. Upaya pengendalian penyakit tidak berhenti pada pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan. Lingkungan kerja, keluarga, komunitas, serta mobilitas penduduk juga menjadi bagian dari mata rantai pencegahan penularan yang perlu mendapat perhatian.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Sumarno, menegaskan bahwa forum kemitraan harus menghasilkan kegiatan nyata. Keberadaannya tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan melalui surat keputusan, tetapi harus diikuti pertemuan rutin, pertukaran informasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

“Jangan sampai forum ini hanya ada SK-nya, tetapi tidak pernah rapat dan tidak pernah bergerak. Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” jelasnya pada Senin (16/11/2026).

Pesan tersebut sekaligus menyoroti peran dunia usaha dalam mendukung pengendalian penyakit. Perusahaan tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan kerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerjanya memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan apabila ditemukan kasus.

Di sisi lain, Rencana Aksi Daerah telah memuat arah pelaksanaan program secara terukur. Di dalamnya terdapat pembagian tugas, target capaian, kebutuhan anggaran, hingga sumber pembiayaan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bersama sehingga setiap pihak memahami kontribusi yang harus diberikan.

Menurut Sumarno, pencapaian target eliminasi AIDS, TBC, dan malaria pada 2030 membutuhkan kesepahaman antarpemangku kepentingan. Program yang berjalan sendiri-sendiri berisiko tidak memberikan hasil optimal apabila tidak disertai koordinasi dan mekanisme pemantauan.

Karena itu, forum kemitraan diharapkan mampu menerjemahkan rencana menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dari proses tersebut.

“Mari kita susun langkah yang lengkap. Bukan sekadar diskusi, tetapi harus melahirkan kesepakatan yaitu siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita memantaunya,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian bersama. Pertama, mempercepat penemuan kasus dan memastikan setiap pasien memperoleh pengobatan hingga tuntas. Penemuan kasus sejak dini menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyakit sekaligus menekan risiko penularan lebih lanjut.

Kedua, memperkuat pengelolaan data kesehatan. Informasi mengenai kasus perlu dicatat secara lengkap dan diperbarui secara berkala. Ketersediaan data yang tertata menjadi landasan untuk melihat perkembangan situasi, menentukan langkah penanganan, serta mengevaluasi pelaksanaan program. Namun, pengelolaannya tetap harus memperhatikan kerahasiaan identitas dan informasi pribadi pasien.

Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan malaria. Perhatian khusus diarahkan pada mobilitas penduduk yang keluar dan masuk wilayah Kutai Timur. Pergerakan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyakit.

Penguatan forum kemitraan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim menyelaraskan peran berbagai sektor dalam pembangunan kesehatan daerah. Target eliminasi pada 2030 memerlukan kesinambungan program, dukungan sumber daya, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat.

Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria tidak hanya diukur dari terselenggaranya pertemuan atau terbentuknya forum. Hasil yang lebih penting ialah meningkatnya penemuan kasus, tuntasnya pengobatan, tertatanya data kesehatan, serta semakin kuatnya langkah pencegahan di tengah masyarakat.

Melalui koordinasi yang lebih terarah, Pemkab Kutim berharap seluruh mitra dapat mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, agenda eliminasi tiga penyakit tersebut tidak berhenti sebagai target dalam dokumen perencanaan, tetapi berlanjut menjadi kerja bersama yang memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. (Mif/Fan/Fj)

4770
Mif
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...