Komisi Informasi Kaltim Dorong Keterbukaan Informasi Publik Kutim hingga Desa

WhatsApp Image 2026 10 27 at 14.38.48

Pertemuan KI Kaltim bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Foto: Bahtiar/Pro Kutim

SANGATTA - Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus didorong di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diminta memperkuat sistem keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga pemerintahan desa.

Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur, Hajaturamsyah, dan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutim, kawasan Bukit Pelangi, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kutim didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian.

Dalam kesempatan itu, Hajaturamsyah menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa terdapat batas waktu yang jelas bagi badan publik untuk merespons permohonan informasi dari masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permohonan informasi publik wajib ditanggapi paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima. Pemenuhan hak masyarakat atas informasi dinilai penting untuk mencegah penyebaran disinformasi.

WhatsApp Image 2026 10 27 at 14.38.49

“Pentingnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik ini tidak boleh berhenti di tingkat elite atau kabupaten saja, melainkan harus disampaikan dan diimplementasikan hingga ke lapisan pemerintah desa,” tegas Hajaturamsyah.

Selain penguatan regulasi dan sumber daya manusia, Hajaturamsyah juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia mengimbau Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan layanan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses.

Salah satu inovasi yang didorong ialah pemanfaatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi publik secara cepat dan efisien.

Merespons masukan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyambut baik dorongan penguatan keterbukaan informasi publik dan menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi perlu diselaraskan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki cakupan tugas yang luas, mulai dari penyelenggaraan pelayanan dasar hingga percepatan berbagai program pembangunan fisik dan nonfisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap ada informasi terkait masyarakat di media, selalu kami tanggapi dan kita kaji urgensinya secara mendalam,” ujar Ardiansyah.

WhatsApp Image 2026 10 27 at 14.38.50

Lebih lanjut, Ardiansyah menegaskan bahwa pelayanan informasi publik di Kutai Timur harus tetap berjalan optimal.

“Pemerintah berupaya memformulasikan mekanisme birokrasi yang paling efektif sehingga kewajiban pemerintah dalam menyuplai informasi dapat terpenuhi secara paripurna tanpa harus mengganggu konsentrasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan pemerintahan lainnya,” tegasnya.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Melalui komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menghadirkan layanan informasi yang semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (Btr/Fan/Fj)

6320
Btr
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...