Kutim Dorong Evaluasi KEK MBTK Bersama Pemprov Kaltim

700e88ac 9161 41ab 8cfb 2bd32ce4b3ef

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meninjau KEK MBTK. Foto: Dewi/Pro Kutim

KALIORANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tarik investasi, mengembangkan industri hilir, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman seusai mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kawasan KEK Maloy, Senin (2/11/2026).

Dalam keterangannya, Ardiansyah mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan kawasan, terutama terkait minat investor, kesiapan infrastruktur, serta tata kelola pengelolaan kawasan yang selama ini menjadi salah satu perhatian pemerintah.

c305fb80 c0e2 49c0 b1f0 c703130513b7

Menurutnya, KEK Maloy memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan investasi. Terlebih, dalam perkembangannya mulai terlihat ketertarikan sejumlah perusahaan untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas maupun peluang usaha yang tersedia di kawasan tersebut.

"Untuk perkembangan investasi, saat ini sudah ada dua perusahaan yang eksis masuk di sana. Kemudian ada sekitar tiga investor yang sedang bersiap untuk masuk ke kawasan Maloy," ungkap Ardiansyah.

Ia menjelaskan, sejumlah rencana investasi yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap KEK Maloy di antaranya berasal dari sektor industri pengolahan dan energi.

31cd9b24 06ab 4020 a130 131bb035a498

Salah satu peluang yang mencuat adalah rencana investasi gasifikasi batu bara dari perusahaan asal China. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai rencana pengembangan produk baterai litium.

Meski demikian, berbagai rencana tersebut masih memerlukan proses komunikasi, penjajakan, serta tindak lanjut sesuai ketentuan investasi yang berlaku. Pemerintah daerah berharap minat yang mulai tumbuh tersebut dapat berkembang menjadi realisasi investasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Kutai Timur dan Kalimantan Timur.

Ardiansyah menilai, kehadiran investor tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang ditanamkan, tetapi juga dari kemampuan investasi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya daerah.

Selain perkembangan investasi, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah mekanisme pemanfaatan lahan di kawasan KEK Maloy.

cb81b1c2 6b26 43ff 814f 5194f1796cff

Ardiansyah menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebelumnya telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait skema penyewaan lahan sejak 2022.

Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian mekanisme pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang berminat melakukan kegiatan usaha di kawasan Maloy.

Menurutnya, skema penyewaan lahan tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan calon investor ketika melihat peluang pengembangan usaha di kawasan tersebut. Karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang sudah berjalan, termasuk besaran nilai sewa yang ditetapkan.

"Perbup mengenai sewa lahan itu sudah disiapkan sejak 2022. Sekarang perlu kita evaluasi kembali, terutama terkait nilai sewanya, agar skema yang diterapkan tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan investasi," jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan pemanfaatan lahan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah sebagai pengelola aset daerah dan kebutuhan investor untuk memperoleh kepastian serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dengan demikian, regulasi yang diterapkan diharapkan tidak menjadi hambatan bagi masuknya investasi, melainkan menjadi salah satu pintu yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur pendukung dan evaluasi terhadap kinerja badan pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Ia menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas telah ditinjau secara langsung, termasuk kondisi kantor badan pengelola serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan instalasi pengolahan air (IPA). Secara umum, fasilitas penyediaan air tersebut dinilai sudah cukup memadai berdasarkan peninjauan yang dilakukan.

b74d5abf 7040 436c 8bf2 7e5f80f23868

Namun, untuk infrastruktur jalan, Ardiansyah menjelaskan bahwa kewenangan penanganannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar kebutuhan infrastruktur kawasan dapat ditangani secara terarah.

Ia juga menyinggung perlunya kejelasan mengenai perencanaan pengembangan kawasan, termasuk bisnis plan yang menjadi acuan badan pengelola MBTK.

Menurutnya, perencanaan bisnis merupakan elemen penting yang harus dimiliki dan dipahami bersama. Sebab, pengembangan kawasan ekonomi khusus tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan arah pengelolaan, strategi pemasaran investasi, target pengembangan, serta tahapan pembangunan yang terukur.

Ardiansyah menilai, evaluasi terhadap MBTK sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dapat dibahas secara menyeluruh, sekaligus menghasilkan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas.

"Evaluasi MBTK perlu dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Termasuk bagaimana bisnis plan-nya, pengelolaan kawasan, dan hal-hal lain yang perlu dibenahi agar kawasan ini bisa berkembang lebih optimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kutai Timur mengingatkan bahwa upaya menarik investor membutuhkan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Momentum munculnya minat sejumlah perusahaan harus dimanfaatkan dengan baik agar peluang investasi tidak berhenti sebatas pembicaraan atau penjajakan.

Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta badan pengelola MBTK dapat semakin diperkuat, terutama dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan kawasan.

Menurutnya, percepatan pembenahan tata kelola, kepastian pemanfaatan lahan, dan dukungan infrastruktur menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi menarik investor.

Apalagi, KEK Maloy memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan industri dan perdagangan di wilayah pesisir Kalimantan Timur. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan yang profesional dan perencanaan yang berorientasi jangka panjang.

Ardiansyah juga mengingatkan bahwa pengembangan kawasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh unsur pendukung, mulai dari regulasi, infrastruktur, kelembagaan hingga promosi investasi, harus bergerak dalam satu arah dan memiliki target yang jelas.

"Kalau kita ingin investor masuk, tentu kawasan harus dipersiapkan dengan baik. Regulasi harus jelas, infrastrukturnya mendukung, dan pengelolaannya juga harus dievaluasi," tutupnya.(Dw/Fan/Fj)

11290
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...