Kutim Kejar Swasembada Beras di Tengah Keterbatasan Lahan

Kutim Kejar Swasembada Beras di Tengah Keterbatasan Lahan

SANGATTA - Di tengah bentangan tanah yang sebagian besar beralih fungsi menjadi industri tambang dan perkebunan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menyimpan asa besar, menjadi daerah yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan, khususnya beras. Pemerintah daerah, melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), terus menggulirkan berbagai langkah strategis demi menjaga ketahanan. Sekaligus mengejar kemandirian pangan di wilayah yang sedang tumbuh ini.

Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum, mengatakan bahwa pada tahun 2025, fokus pembangunan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi pola tanam.

“Kalau dulu hasil panen padi rata-rata hanya 3,9 sampai 4 ton per hektare, sekarang sudah meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare, tergantung kondisi irigasi dan lahan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025), di ruang kerjanya.

Dari total 2.638 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), produksi gabah kering panen Kutim kini mencapai sekitar 13.000 ton per tahun, yang setelah digiling setara dengan 7.500 ton beras. Namun angka itu baru memenuhi seperempat dari total kebutuhan masyarakat Kutim yang mencapai 35.000 ton beras per tahun.

“Kita masih kekurangan sekitar 25.000 hingga 28.000 ton per tahun. Tapi semangat petani terus tumbuh, dan pemerintah berupaya memperluas areal tanam serta meningkatkan produktivitas,” tutur Dyah.

Langkah strategis yang kini dijalankan pemerintah daerah adalah kajian perluasan lahan pertanian. Tim teknis sedang memetakan sejumlah lokasi yang memiliki potensi tinggi untuk dijadikan kawasan pertanian baru. Meskipun sebagian di antaranya berstatus kawasan khusus, seperti hutan lindung, taman nasional, atau lahan konsesi perusahaan tambang dan perkebunan.

“Ada beberapa lokasi yang sebenarnya sangat potensial untuk pertanian, tapi masih berstatus kawasan khusus. Saat ini sedang dikaji oleh tim teknis dan akan dimohonkan kepada kementerian terkait untuk mendapat izin alih fungsi atau pemanfaatan terbatas,” jelasnya.

Dyah menekankan bahwa langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan tata ruang dan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak ingin membuka lahan secara serampangan, melainkan memastikan setiap bidang tanah yang diusulkan benar-benar produktif, aman, dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain masalah lahan, ketersediaan air dan jaringan irigasi menjadi penentu utama produktivitas padi. Wilayah seperti Kaubun, Kombeng, Long Mesangat kini mampu menanam hingga tiga kali setahun. Sementara kawasan tadah hujan, seperti Sangatta Selatan, Teluk Pandan dan Bengalon, baru bisa dua kali tanam karena keterbatasan air.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (Penataan Ruang) karena jaringan irigasi menjadi kunci utama. Air menentukan produktivitas,” tambah Dyah.

Meski tantangan masih panjang, Dyah menatap masa depan dengan optimisme. Dengan dukungan lintas sektor, peran aktif penyuluh, serta penerapan teknologi pertanian modern, Kutim diyakini mampu menekan ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.

“Petani kita semangat, lahannya potensial, dan pemerintah berkomitmen mendukung. Dengan kerja sama semua pihak, Kutim bisa menuju swasembada beras lokal dalam waktu dekat,” tutupnya.

Di tengah keterbatasan air dan lahan, para petani Kutim tetap menanam harapan di setiap rumpun padi. Mereka bekerja bukan hanya untuk panen, tetapi juga untuk masa depan yang mandiri dan cukup pangan. Membangun dari tanah sendiri demi kedaulatan pangan daerah.(kopi4/kopi3)

00
Yus
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...