Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempercepat proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Proyek ini bertujuan menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kutim.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian kelayakan terhadap lahan seluas 5 hektare yang disiapkan di Jalan Simono, Sangatta Utara.
“Untuk Sekolah Rakyat saat ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bapak Plt Asisten I atau Pemkesra dalam hal pencarian lahan. Sekarang sedang kajian masing-masing PD (Perangkat Daerah),” ujar Ernata di depan Lapangan Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).
Ernata menambahkankan jika kajian lintas instansi ini melibatkan Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil kajian akan dikumpulkan untuk menentukan kelayakan lahan secara teknis sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
Ernata turut menjelaskan, Dinsos Kutim bertindak sebagai fasilitator dan sekretariat yang bertanggung jawab dalam menyiapkan lahan hingga pematangan, serta melakukan verifikasi calon siswa.
Sementara itu, biaya pembangunan fisik Sekolah Rakyat sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat ini program pusat. Kita menyiapkan lahan sampai pematangannya, selebihnya dibiayai pusat,” tegasnya.
Program Sekolag Rakyat ini menargetkan sekitar 15 ribu calon siswa berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Dinsos akan melakukan verifikasi faktual (verbal) untuk memastikan kesediaan anak dan orang tua mengikuti program yang dirancang dengan sistem berasrama.
“Nah 15 ribu itu akan kita verbal, diantaranya apakah semuanya bersedia di situ? Kebanyakan orang tua itu ada yang membolehkan tapi ada juga yang tidak membolehkan,” jelas Ernata mengenai tantangan kesediaan orang tua.
Sekolah Rakyat direncanakan sebagai kawasan pendidikan terpadu yang menampung jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Fasilitas yang akan dibangun mencakup ruang belajar, kantor, asrama, dan lapangan olahraga.
Ernata menyebut, lahan minimal yang dibutuhkan adalah 5 hektare untuk fasilitas dasar, sementara lahan ideal adalah 8,5 hektare agar fasilitas bisa lengkap, termasuk tiga lapangan olahraga (kecil, sedang, dan besar).
Setelah kajian kelayakan lahan di tingkat daerah selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Kemensos dan Kementerian PUPR.
“Kedua kementerian tersebut akan melakukan survei dan peninjauan akhir di lapangan untuk menentukan kelayakan definitif sebelum akhirnya pembangunan fisik dimulai oleh pemerintah pusat,” tutup Ernata.(kopi13)











