Momen Pembukaan Sosialisasi Ormas oleh Badan Kesbangpol Kutim. Foto : Zaki/Pro Kutim
SANGATTA — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertema “Sinergi Pemerintah dan Ormas dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah untuk Mewujudkan Kutim Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing”, Selasa (18/11/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Kegiatan ini menjadi momentum penting di tengah tingginya dinamika organisasi masyarakat di Kutim, yang kini tercatat sebagai daerah dengan jumlah Ormas terbanyak di Kaltim.
Hadir tiga narasumber dari berbagai unsur, yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Kaltim, Fatimah Waty, perwakilan Polres Kutim Iptu Bambang Eko serta akademisi dari Pokja Organisasi Masyarakat Muhtar.


Kepala Badan Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, dalam laporannya memaparkan bahwa antusiasme organisasi masyarakat di Kutim sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari kehadiran sekitar 250 peserta yang mewakili berbagai Ormas aktif dari seluruh kecamatan. Berdasarkan data Kemendagri, Kutim menempati posisi pertama di Kaltim dengan total 378 Ormas terdaftar. Rinciannya, 312 organisasi terdaftar melalui Kementerian Hukum dan HAM, sementara 66 lainnya tercatat melalui SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kemendagri.
“Jumlah ini menunjukkan dinamika dan partisipasi masyarakat yang sangat besar. Namun, dengan banyaknya Ormas, diperlukan pembinaan terarah, pemberdayaan yang sistematis, serta sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat,” ujar Tejo.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap terbangun pemahaman bersama terkait regulasi, hak, serta kewajiban Ormas dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya Ormas yang tertib administrasi, aktif, produktif, dan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, dalam arahannya menegaskan bahwa keberadaan Ormas sangat penting karena menjadi wadah masyarakat yang tumbuh langsung dari partisipasi warga.
“Ormas ini adalah orang-orang pilihan. Kami menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari elemen masyarakat, Ormas memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, menyampaikan pendapat, hingga berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak boleh membatasi. Ormas berhak mengembangkan nilai budaya dan agama, melakukan kerja sama dengan organisasi lain, serta menghimpun dan mengelola dana selama tidak bertentangan dengan hukum,” jelasnya.
Namun demikian, Mahyunadi menekankan bahwa hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
“Ormas harus menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan bangsa. Ini modal utama kita. Kita harus kompak dan bersatu karena Ormas lahir dari masyarakat untuk masyarakat,” tegas Mahyunadi.
Ia berharap melalui sosialisasi ini para peserta mampu memperluas wawasan mengenai peran strategis Ormas dalam pembangunan nasional dan daerah. Peran besar Ormas, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk mendorong Indonesia dan khususnya Kutim menjadi daerah yang lebih maju serta meninggalkan legacy baik bagi generasi mendatang.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan Ormas di Kutim, mengingat besarnya jumlah organisasi serta tingginya potensi partisipasi masyarakat. Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi yang terbangun akan menciptakan daerah yang semakin stabil, kondusif, serta berdaya saing.
“Semoga kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas Ormas dan mendukung terwujudnya Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing,” tutup Mahyunadi.(kopi12/kopi13/kopi3)











