Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi ditemui Pro Kutim. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menindaklanjuti program “Cap Jempol Stop Stunting” yang baru saja diluncurkan bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu. Sejumlah langkah konkret kini dijalankan, mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan dukungan bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Achmad Junaidi menyampaikan bahwa tahap awal pasca peluncuran program difokuskan pada penyusunan dan penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah.
"Untuk jangka pendek, sekitar dua bulan berjalan ini, kami banyak bergerak di bidang regulasi. Sejauh ini sudah ada beberapa peraturan yang rampung, di antaranya Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Surat Edaran tentang Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya),” jelasnya.
Selain itu, telah diselesaikan pula Surat Edaran tentang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Peduli Stunting (Genting) dan kini tengah dalam proses harmonisasi di tingkat provinsi Surat Edaran tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang sedang dibahas bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
Tak hanya regulasi, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan data agregat dan data by name by address untuk mendukung strategi “jemput bola” ke lapangan. Data tersebut akan menjadi acuan bagi perangkat Daerah (PD) serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program penurunan stunting di Kutim.
“Data sudah final untuk 18 kecamatan. Dalam waktu dekat kami akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk rapat bersama Wakil Bupati Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting,” tambahnya.
Hasil lain yang menggembirakan dari program ini adalah adanya komitmen penambahan insentif bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dukungan tersebut disambut baik oleh Wakil Bupati Kutim.
“Insyaallah tahun 2026 akan ada tambahan honor bagi kader TPK sebesar Rp 200.000 per bulan dari APBD Kutim, di luar dana operasional pusat yang meliputi pulsa dan transportasi masing-masing Rp 100.000 per bulan,” ungkapnya.
Selain penguatan regulasi dan insentif kader, DPPKB juga mengembangkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PDAM dan Dinas Perkim, untuk membantu keluarga berisiko stunting dalam hal penyediaan air bersih dan perbaikan rumah layak huni.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan mengundang sejumlah perusahaan untuk melakukan audit bersama dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar selaras dengan kebutuhan keluarga berisiko stunting di wilayah kerja masing-masing.
Sebagai langkah lanjutan, DPPKB Kutai Timur kini tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Cap Jempol Stop Stunting dan akan melaksanakan pelatihan penyusunan SOP secara daring bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Kita ingin seluruh proses penanganan stunting di Kutim berjalan sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Regulasi dan sinergi menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.(kopi15/kopi13/kopi3)











