Teks foto: Jalannya Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN bagi Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur. Foto: Miftah/Pro Kutim.
JAKARTA - Di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), listrik belum sepenuhnya menjadi perkara yang selesai. Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan, ketiadaan aliran listrik menyentuh hampir setiap sendi kehidupan. Dari kegiatan belajar anak-anak hingga geliat ekonomi, komunikasi, dan pelayanan publik. Persoalan itu kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN bagi Desa Belum Berlistrik di Kaltim, Senin, (14/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk merumuskan langkah percepatan elektrifikasi sekaligus mengurai berbagai kendala yang masih menghadang perluasan jaringan listrik ke desa-desa yang belum memperoleh akses. Rapat berlangsung di Ruang Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Forum dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Para bupati se-Kaltim atau perwakilannya turut hadir. Dari Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi mengikuti pembahasan tersebut didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Kutim Deky Hermawan dan Kepala Desa Pulau Miang Alimuddin Daoed.
Bagi Kutim, forum itu memiliki arti tersendiri. Capaian elektrifikasi di kabupaten tersebut telah mencapai 97,87 persen berdasarkan hasil verifikasi. Angka itu menunjukkan sebagian besar wilayah telah memperoleh akses listrik, tetapi masih menyisakan tiga desa yang belum tersentuh jaringan. Ketiganya adalah Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran.

Mahyunadi mengatakan capaian tersebut patut disyukuri, tetapi pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Pemkab Kutim masih mendorong penyelesaian akses listrik bagi tiga desa yang tersisa.
“Kami sangat bersyukur karena tingkat elektrifikasi di Kutai Timur berdasarkan verifikasi sudah mencapai 97,87 persen. Namun masih ada tiga desa yang belum mendapatkan listrik, yaitu Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran,” kata Mahyunadi.
Bagi warga di wilayah yang belum teraliri listrik, persoalan tersebut bukan perkara angka statistik belaka. Ketersediaan listrik bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Penerangan memungkinkan anak-anak belajar dengan lebih layak. Energi listrik juga menopang kegiatan usaha, komunikasi, serta pemanfaatan berbagai layanan yang semakin bergantung pada perangkat elektronik.
Karena itu, percepatan pembangunan jaringan listrik memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembangunan fisik jaringan. Tiang, kabel, dan sambungan listrik pada akhirnya merupakan sarana untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.
Pemerintah Pusat menyatakan kesiapan membantu mempercepat program tersebut. Tri Winarno menegaskan, persoalan desa yang belum memperoleh akses listrik perlu ditangani secara bersama, termasuk ketika hambatannya berkaitan dengan lokasi dan perizinan.

“Program listrik desa ini merupakan program Presiden. Kami akan membantu semaksimal mungkin, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memperoleh akses listrik, baik karena persoalan lokasi maupun perizinan,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa perluasan jaringan tidak berhenti pada persoalan teknis. Kondisi geografis dan aspek perizinan dapat menjadi bagian dari mata rantai yang harus diselesaikan agar pembangunan dapat bergerak.
Di tingkat provinsi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menempatkan pemerataan listrik sebagai bagian dari pemenuhan fasilitas dasar masyarakat. Menurut dia, pembangunan kelistrikan tidak sepatutnya dipandang hanya sebagai proyek jaringan dan infrastruktur.
“Ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut pemerataan fasilitas listrik di Kalimantan Timur. Listrik adalah hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Rudy menargetkan pada 2027 tidak ada lagi desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Sasaran tersebut sekaligus menjadi pekerjaan bersama bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten, dan PLN.
Sedangkan bagi Kutim, target itu memberi horizon penyelesaian bagi tiga desa yang hingga kini masih menanti akses listrik. Pemkab Kutim berharap pembahasan bersama pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan PLN tidak berhenti sebagai pemetaan persoalan, melainkan berlanjut menjadi ikhtiar konkret untuk membuka jaringan ke Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran.

Elektrifikasi, dengan demikian, bukan hanya perkara menyalakan lampu di rumah-rumah warga. Ketika listrik hadir, ruang belajar dapat berdenyut lebih panjang, aktivitas ekonomi memperoleh penopang, komunikasi menjadi lebih leluasa, dan pelayanan publik memiliki sarana yang lebih memadai.
Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses, setiap sambungan listrik menjadi bagian dari upaya mempersempit jarak antara masyarakat di kawasan yang telah berkembang dan mereka yang berada di wilayah terpencil.
Kaltim menargetkan tidak ada lagi desa tanpa listrik pada 2027. Kutim membawa tiga nama desa dalam ikhtiar tersebut. Yakni Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran. Bagi ketiganya, pemerataan listrik bukan semata tentang jaringan yang tersambung, melainkan tentang terpenuhinya kebutuhan dasar dan terbukanya kesempatan untuk tumbuh bersama wilayah lain. (kopi8/kopi4/kopi3)











