Pemkab Kutim Fasilitasi Mediasi Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan PT PAMA

Pemkab Kutim Fasilitasi Mediasi Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan PT PAMA

Jalannya Rapat pembahasan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan PT PAMA. Foto: Dewi /Pro Kutim

SANGATTA - Rapat pembahasan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang melibatkan PT Pama Persada Nusantara site PT Kaltim Prima Coal (KPC) berlangsung di Ruang Arau, Lantai 2 Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan (Distransnaker) Kutim Roma Malau, perwakilan manajemen perusahaan, karyawan, kuasa hukum, aliansi serikat pekerja, serta wartawan dan undangan lainnya.

Dalam rapat yang berlangsung kondusif tersebut, pihak perusahaan PT Pama Persada Nusantara yang diwakili oleh Tri Rahmat Saleh selaku perwakilan manajemen menyampaikan klarifikasi dan penjelasan menyeluruh terkait sistem dan prosedur keselamatan kerja yang diterapkan di perusahaan, termasuk penggunaan teknologi Operator Performance Assessment (OPA) yang menjadi pokok permasalahan.

“OPA hanyalah alat bantu, bukan alat penghukum. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan karyawan bekerja dalam kondisi aman, sehat, dan siap secara fisik maupun psikologis,” jelas Tri Rama Saleh dalam paparannya.

Ia menegaskan bahwa PT Pama Persada Nusantara beroperasi dengan standar tinggi di sektor pertambangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan setiap karyawan siap bekerja melalui sistem berbasis data yang objektif dan terukur.

Menurutnya, metode ini dikembangkan untuk menggantikan sistem manual yang dulu hanya mengandalkan pengakuan individu karyawan.

“Kami ingin memastikan keselamatan kerja dengan pendekatan digitalisasi dan validasi yang transparan,” tambahnya.
Tri Rahmat juga menjelaskan bahwa dalam kasus karyawan Edi Purwanto, perusahaan telah menjalankan seluruh mekanisme sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ia menegaskan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan melalui proses yang ketat dan transparan, mulai dari pencarian fakta, validasi data, hingga pembahasan di komisi disiplin yang melibatkan perwakilan serikat pekerja.

“Kami menjamin seluruh keputusan manajemen didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan telah melalui mekanisme yang objektif,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam arahannya menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja.

“Saya meminta agar semua pihak mengedepankan dialog konstruktif serta mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” tegas Bupati.

Rapat tersebut juga diikuti oleh sejumlah perwakilan serikat pekerja dan aliansi buruh serta pendamping hukum seperti Sabrani, Egi Nur Cahyono, Samir, Heri Irawan, serta I Made yang turut menyampaikan pandangan dan masukan terhadap pelaksanaan sistem OPA serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

Kegiatan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan proses klarifikasi dan mediasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan ketenagakerjaan, dengan harapan semua pihak dapat menjaga kondusivitas hubungan industrial di Kutim.(kopi15/kopi13/kopi3)

00
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...