Pemkab Kutim menghadiri Rapat Paripurna terkait tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara resmi menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna ke-XIV digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, ini dihadiri oleh anggota dewan, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen undangan lainnya.
Tanggapan pemerintah disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan yang konstruktif dan strategis. Ia menegaskan bahwa pandangan fraksi merupakan masukan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun mendatang.
“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini, kita dapat menghasilkan konsensus yang solid demi kemajuan Kabupaten Kutim,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ade Achmad.
Salah satu poin utama yang mendapat sorotan adalah capaian pendapatan daerah. Pemerintah melaporkan peningkatan signifikan pada pendapatan daerah, dari proyeksi awal sebesar Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun pada tahap finalisasi.
Ade menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD dalam fungsi pengawasan yang turut membantu terwujudnya capaian tersebut.

Pemerintah memberikan penjelasan rinci terhadap sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi.
Dari Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi NasDem terkait efisiensi belanja dan akuntabilitas. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan dengan prinsip kehati-hatian serta memastikan belanja daerah tepat sasaran dan transparan, memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar terkait proporsi belanja. Tingginya proporsi belanja operasional dibanding belanja modal, Bupati menjelaskan hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pelayanan publik prioritas.

Fraksi Demokrat soal prioritas layanan dasar. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan belanja akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Catatan penting lainnya dari Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya terkait percepatan penyerapan anggaran dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga menjadi perhatian guna meningkatkan efektivitas pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Gelora Amanah Perjuangan menyoroti perlunya alternatif pembiayaan daerah, peningkatan dukungan bagi petani, UMKM, ekonomi desa, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya, Pemeritah Kutim merangkum isu-isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan APBD 2026, meliputi perencanaan anggaran yang lebih matang, evaluasi pelaksanaan program tahun jamak, respon terukur terhadap potensi penurunan pendapatan daerah dan penerapan prinsip good governance dalam penggunaan anggaran.
Menutup penyampaiannya, Pemerintah Kutim menegaskan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 sesuai jadwal dan mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(kopi15/kopi13/kopi3)











