Pertimbangkan Privasi dan Istirahat Pekerja, Pemkab Kutim dan DPRD Evaluasi OPA PAMA

Pertimbangkan Privasi dan Istirahat Pekerja, Pemkab Kutim dan DPRD Evaluasi OPA PAMA

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Ketua DPRD Jimmi dan Kepala Distransnaker Roma Malau dalam evaluasi sistem OPA PT PAMA. Foto: Bella/Pro Kutim

SANGATTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Jimmi menegaskanpentingnya evaluasi terhadap penerapan sistem teknologi Operator Personal Assitance (OPA) yang diberlakukan oleh PT PAMA di area kerja PT Kaltim Prima Coal (KPC). Menurutnya, sistem tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Dugaan Pelanggaran Normatif Ketenagakerjaan PT PAMA Site PT KPC, yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, pada Kamis (13/11/2025). Rapat turut dihadiri Kadistransnaker Kutim Roma Malau, perwakilan manajemen PT PAMA, serta serikat pekerja.

Dalam pandangannya, Jimmy menilai kemajuan teknologi di sektor industri tidak boleh mengesampingkan aspek kemanusiaan. Ia menekankan bahwa penerapan sistem OPA harus mempertimbangkan hak privasi dan waktu istirahat pekerja.

“Kita semua ingin menjaga investasi dan aset daerah, termasuk para karyawan. Tapi jangan sampai teknologi menjadikan manusia setengah robot. Harus ada validasi, evaluasi, dan uji coba sebelum diterapkan, karena sudah banyak keluhan dari lapangan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi gangguan terhadap privasi dan jam istirahat pekerja akibat sistem OPA yang dikabarkan aktif sepanjang malam. Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada keseimbangan fisik dan psikologis para karyawan.

“Kita perlu memastikan penerapan teknologi tidak mengganggu waktu pribadi pekerja. Sosialisasi kepada karyawan harus dilakukan secara halus dan bertahap, karena secara batin tentu akan berdampak,” tambahnya.

Jimmy menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil perusahaan, terutama yang berdampak langsung terhadap pekerja, harus didiskusikan bersama terlebih dahulu. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan musyawarah akan menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

“Semua kebijakan, termasuk turunannya, harus dikomunikasikan dengan baik kepada pekerja. Saya setuju penggunaan sistem OPA ini dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak tenaga kerja. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menelusuri kembali seluruh prosedur terkait dan memfasilitasi dialog antara manajemen dan pekerja.

“Sejak 2021 saya sudah berpendapat, tidak ingin melihat ada PHK di Kutai Timur kecuali jika perusahaannya benar-benar tutup. Disnaker harus menjadi jembatan antara semua pihak dan memastikan setiap prosedur dijalankan dengan adil,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa penerapan teknologi di lingkungan kerja harus selaras dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi.

Rapat tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pembahasan melalui mekanisme evaluasi lanjutan, dengan harapan tercipta solusi yang adil dan berimbang bagi seluruh pihak.(kopi12/kopi13/kopi3)

00
Put
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...