Suasana rapat pembahasan dugaan pelanggatan normatif PT PAMA.Foto: Miftah/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja dalam setiap penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan antara pekerja PT Pamapersada Nusantara (PAMA) site PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan pihak manajemen, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim Roma Malau, Ketua DPRD Kutim Jimmi, sejumlah perwakilan serikat pekerja dan undangan lain. Agenda utama pembahasan berfokus pada tiga kasus pekerja PT PAMA yang melayangkan protes terhadap manajemen, salah satunya terkait penerapan sistem Operator Personal Assitance (OPA) yang menilai jam tidur pekerja sebelum bekerja.

Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menugaskan Distransnaker Kutim untuk meninjau ulang seluruh prosedur secara menyeluruh.
“Saya minta Distransnaker mengulang prosedurnya satu per satu. Tugas pemerintah adalah menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan, bukan hanya menengahi, tetapi memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menyampaikan pandangannya terhadap penggunaan jam OPA yang menjadi sumber polemik. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan prosedur internal perusahaan yang belum tentu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Secara pribadi saya melihat OPA ini adalah prosedur sendiri dari perusahaan, sedangkan kita berpatokan pada perjanjian kerja bersama,” ujarnya.
Bupati meminta agar sistem pemantauan seperti jam OPA dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.
“Mohon Disnaker langkah-langkahnya jelas dan segera lakukan evaluasi terhadap penggunaan jam OPA. Kita harus memastikan sistem yang diterapkan perusahaan tidak melanggar hak normatif pekerja,” tambahnya.

Ardiansyah juga menegaskan komitmennya untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah Kutim.
“Sejak 2021, saya berpendapat tidak ingin melihat ada PHK di Kutim, kecuali kalau perusahaannya memang habis. Selama masih beroperasi, seharusnya persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi,” tandasnya.
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kasus pekerja bernama Edi Purwanto, Heri Irawan, dan I Made, dan rekomendasi agar pihak perusahaan serta serikat pekerja kembali berdialog dengan fasilitasi Distransnaker. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Kutim.(kopi8/kopi13/kopi3)











