Teks foto: Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim Idham Cholid saat menghadiri rapat koordinasi dengan Komite II DPD RI di Kalimantan Timur. Foto: Nasruddin/Pro Kutim.
SAMARINDA — Ketika kemarau memanjang, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak berhenti di kawasan hutan dan lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan warga, menurunkan kualitas udara, hingga menghambat aktivitas masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor dalam mencegah serta menangani kebakaran sejak dini.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kutim dalam rapat koordinasi bersama Komite II DPD RI dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur (Kaltim), di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026). Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutim Idham Cholid mewakili Bupati Kutim, bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim Sulastin.

Di hadapan Komite II DPD RI, Idham memaparkan kondisi Karhutla di Kutim sekaligus tantangan yang dihadapi daerah. Menurutnya, luas wilayah Kutim dan kondisi geografis yang beragam membuat penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan prosedur pemadaman, tetapi membutuhkan koordinasi sejak tahap pencegahan.
“Secara umum SOP penanganan Karhutla di Kutim hampir sama dengan daerah lain, namun fokus utama kami adalah selalu membangun kerja sama lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Idham.
Data Pemkab Kutim mencatat 83 kejadian Karhutla dengan total luas area terbakar mencapai 144.777 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Sangatta Utara menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 37 kasus, disusul Sangatta Selatan sebanyak 23 kejadian. Sementara Telen, Muara Wahau, dan Long Mesangat tercatat tidak mengalami kejadian Karhutla.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan Karhutla di Kutim bukan semata bagaimana api dipadamkan, tetapi bagaimana dampaknya tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan permukiman berpotensi membawa asap ke ruang hidup warga, sementara kerusakan vegetasi dan lahan juga dapat memperburuk tekanan terhadap lingkungan.
“Alhamdulillah seluruh kejadian tersebut dapat tertangani dengan baik berkat kerja keras tim di lapangan,” kata Idham.
Namun, keberhasilan pemadaman tidak menghilangkan persoalan di baliknya. Kutim memiliki wilayah yang luas dengan medan yang tidak seluruhnya mudah dijangkau. Ketika kemarau berlangsung dan sumber air semakin terbatas, petugas menghadapi kondisi yang dapat memperlambat penanganan api.
“Kendala utama kami di lapangan adalah kondisi topografi wilayah serta ketersediaan sumber air yang mulai berkurang saat kemarau, sehingga cukup menyulitkan proses pemadaman,” ujarnya.
Keterbatasan tersebut menjadi penting karena dalam penanganan Karhutla, waktu menjadi faktor penentu. Api yang terlambat ditangani dapat meluas dan meningkatkan paparan asap bagi masyarakat. Di sisi lain, semakin luas lahan terbakar, semakin besar pula tekanan terhadap tutupan vegetasi, habitat, kualitas tanah, dan keseimbangan ekosistem.
Karena itu, pendekatan pencegahan dinilai tidak kalah penting dibandingkan pemadaman. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pemantauan yang cepat, informasi titik api yang dapat segera ditindaklanjuti, serta keterlibatan masyarakat di tingkat desa. Warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran justru menjadi pihak yang pertama kali melihat perubahan kondisi di lapangan.

Hal tersebut sejalan dengan langkah Pemprov Kaltim yang menetapkan status Siaga Bencana Karhutla menghadapi puncak musim kemarau. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim menyebut pemantauan dilakukan selama 24 jam dengan memperkuat koordinasi bersama BMKG dan kementerian terkait. BPBD Kaltim juga memperkuat posko, logistik, serta tim reaksi cepat.
“Kami juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui Desa Tanggap Bencana, Kelompok Tani Peduli Api, serta relawan lokal karena masyarakat adalah mata dan telinga di wilayah masing-masing,” kata Sri.
Sri juga menyoroti penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah Kaltim akibat kemarau dan munculnya titik api. Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan, tetapi dapat memengaruhi kesehatan dan aktivitas warga. Di sejumlah daerah terdampak, langkah responsif bahkan dilakukan dengan membatasi kegiatan luar ruangan dan menyesuaikan proses pembelajaran.
Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI dari daerah pemilihan Kaltim Yulianus Henock Sumual menilai persoalan Karhutla harus ditempatkan dalam konteks pembangunan daerah. Kaltim, kata dia, sedang mengalami percepatan pembangunan seiring berkembangnya kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan.
“Kemajuan ekonomi dan pembangunan wilayah perlu berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga kualitas lingkungan,” tegas Yulianus.
Menurutnya, perlindungan hutan dan lahan menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan. Penanganan Karhutla juga tidak cukup hanya melalui regulasi di tingkat pusat. Kebijakan tersebut harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing daerah.
“Dari perspektif daerah, tantangan yang dihadapi tidak selalu berada pada tataran kebijakan, tapi juga pada kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan di lapangan,” ujarnya.

Yulianus berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik wilayah ketika menyusun kebijakan Karhutla. Bagi daerah seperti Kutim yang memiliki bentang wilayah luas dan kondisi geografis berbeda antarkecamatan, pendekatan penanganan tidak dapat sepenuhnya diseragamkan.
Berbagai masukan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk kendala koordinasi dan kebutuhan penguatan regulasi, akan menjadi bahan Komite II DPD RI untuk dibawa ke tingkat nasional.
“Hasil kunjungan kerja ini nantinya akan kami bawa ke tingkat nasional untuk menjadi bahan dalam proses penyusunan maupun perbaikan rancangan undang-undang,” pungkasnya.
Bagi Kutim, penguatan penanganan Karhutla pada akhirnya bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada seberapa jauh masyarakat terlindungi dari asap, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan wilayah rawan mampu dicegah sebelum api berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Pencegahan, kesiapan daerah, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan yang sesuai dengan karakter wilayah menjadi kunci agar kemarau tidak berubah menjadi ancaman bagi kehidupan warga dan lingkungan. (kopi14/kopi4/kopi3)











