Tahun Baru dalam Nada Prihatin, Kutai Timur Pilih Menahan Euforia, Ini Imbauan Bupati !

Tahun Baru dalam Nada Prihatin, Kutai Timur Pilih Menahan Euforia, Ini Imbauan Bupati !

SANGATTA - Di saat banyak daerah bersiap menyambut pergantian tahun dengan cahaya kembang api dan perayaan terbuka, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memilih menurunkan nada. Menjelang Tahun Baru 2026, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menerbitkan Surat Edaran Nomor B-400.6.1/17758/BUP tentang Penyelenggaraan Kegiatan pada Pergantian Tahun Baru 2026. Sebuah dokumen resmi yang menegaskan sikap kehati-hatian pemerintah daerah di tengah situasi kebencanaan yang masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam surat edaran yang ditetapkan di Sangatta pada 29 Desember 2025 itu, Bupati Kutim, secara eksplisit menyampaikan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerag di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru 2026,” demikian bunyi poin pertama dalam edaran tersebut.

Kebijakan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Pada bagian konsiderans, bupati merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/9548/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah pada saat Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, disebutkan pula kondisi faktual di lapangan. Yakni bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta beberapa kecamatan di wilayah Kutim.

Kepada para camat se-Kabupaten Kutim, bupati memberikan arahan berlapis. Salah satunya berbunyi agar mereka melaksanakan koordinasi dengan Forkopimcam dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mengidentifikasi dan menyusun mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana. Serta gangguan trantibum di wilayah kerja masing-masing. Instruksi ini menempatkan kecamatan sebagai simpul awal kewaspadaan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun.

Selain mitigasi bencana dan gangguan ketertiban umum, camat juga diminta memastikan ruang-ruang publik tetap terjaga. Dalam edaran tersebut ditegaskan, camat harus mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum pada objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan ruang publik lain pada wilayah kerja masing-masing.

Nada serupa juga diarahkan kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah tidak semata-mata melarang, tetapi mengajak warga menumbuhkan kepekaan sosial.

“Diimbau kepada seluruh Masyarakat se-Kabupaten Kutai Timur untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban umum, mengedepankan kesederhanaan dan kepedulian sosial serta tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru 2026 secara berlebihan,” tulis bupati dalam surat edaran itu.

Bahkan, contoh konkret disertakan, seperti larangan pesta kembang api dan konvoi kendaraan. Sebagai alternatif, pemerintah daerah mendorong pengisian pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih hening namun bermakna. Dalam edaran tersebut disebutkan, pergantian tahun dapat diisi dengan kegiatan ibadah, doa bersama dan atau kegiatan sosial.

Surat edaran ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menegaskan keabsahan dan kekuatan hukumnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Kutim mengirimkan pesan yang jernih, Tahun Baru 2026 bukanlah semata perihal perayaan, melainkan momentum refleksi dan empati. Di tengah duka dan kewaspadaan, Kutim memilih merawat kepedulian sebagai wajah lain dari harapan. (kopi3)

00
Fj
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...