Transformasi Digital Layanan Publik, PPID dan SP4N-LAPOR Kutim Diperkuat

WhatsApp Image 2026 10 26 at 11.56.25

Jalannya pembukaan Bimtek PPID SP4N-LAPOR! gelaran Diskominfo Staper Kutim.Foto: Dewi/Pro Kutim

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui transformasi layanan berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026 yang digelar di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Senin (26/10/2026).

Mengusung tema “Transformasi Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat melalui Penguatan PPID dan SP4N-LAPOR! Berbasis Digital di Kabupaten Kutai Timur”, kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26–27 Oktober 2026, ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, responsif, dan akuntabel.

WhatsApp Image 2026 10 26 at 11.56.24 (1)

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, narasumber dari sejumlah instansi terkait, perwakilan yayasan, pejabat dan jajaran Diskominfo Staper, serta peserta bimbingan teknis.

Dalam laporan panitia pelaksanaannya, Aji Nazaruddin yang juga merupakan Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 52 peserta. Mereka terdiri atas 27 perwakilan perangkat daerah (PD) dan 11 perwakilan kecamatan, sementara unsur peserta lainnya berasal dari unit atau instansi terkait.  Bimtek menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Kalimantan Timur Hajaturahmansyah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Diskominfo, serta Ketua Yayasan Salam Gemilang Karya Bambang Ismadi.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku.

Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar menekankan pentingnya peran PPID sebagai garda terdepan dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi harus tumbuh menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

"Informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan portal resmi sebagai saluran penyampaian informasi yang sahih sekaligus menangkal peredaran informasi bohong atau hoaks," tegasnya dalam paparan.

WhatsApp Image 2026 10 26 at 11.56.23

Selanjutnya, keterbukaan informasi juga menuntut kesiapan aparatur dalam menyajikan data dan informasi secara tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas, sedangkan pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Selain memperkuat fungsi PPID, bimtek ini memberikan perhatian terhadap optimalisasi SP4N-LAPOR! sebagai kanal resmi pengaduan dan aspirasi masyarakat.

"Pengaduan yang disampaikan warga dipandang bukan sekadar keluhan, melainkan masukan berharga untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki mutu pelayanan publik," bebernya.

Oleh sebab itu, para pengelola dan admin SP4N-LAPOR! di setiap perangkat daerah diimbau untuk merespons serta menindaklanjuti setiap laporan secara cepat, tepat, dan solutif. Kejelasan status penanganan dan tindak lanjut pengaduan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh kepastian atas persoalan yang mereka sampaikan.

WhatsApp Image 2026 10 26 at 11.56.24

Pemanfaatan sistem digital juga perlu diiringi dengan koordinasi lintas perangkat daerah. Sebab, teknologi tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan pengelola, dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat hingga tuntas.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola informasi publik dan pengaduan secara terintegrasi. Penguatan kedua sistem tersebut diharapkan mampu mendorong pelayanan.(Dw/Fan/Fj)

5330
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...