SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi dua agenda besar dalam pengembangan investasi daerah. Selain mengejar target realisasi investasi sebesar Rp18 triliun pada 2026, pemerintah juga dituntut memperkuat sektor-sektor ekonomi alternatif agar pertumbuhan daerah tidak terus bergantung pada pertambangan dan perkebunan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Prananta, mengungkapkan bahwa perkembangan investasi tahun ini masih menunjukkan progres positif. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi investasi secara aktual telah mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Namun, sebagian nilai tersebut belum seluruhnya masuk dalam pencatatan resmi pemerintah pusat.
Terdapat sekitar Rp4,8 triliun investasi yang belum tercatat secara resmi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan waktu penyampaian laporan yang berdekatan dengan batas akhir pelaporan pada 15 Oktober 2026.
"Secara riil, capaian investasi kita sebenarnya sudah mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Hanya saja, ada sekitar Rp4,8 triliun yang belum sempat masuk dalam pencatatan resmi karena keterbatasan waktu pelaporan," jelas Novian saat ditemui di sela-sela peluncuran aplikasi SIGAP Koperasi di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, nilai investasi yang belum tercatat tersebut akan diakumulasikan dalam laporan triwulan IV. Hingga triwulan III, realisasi investasi yang tercatat secara resmi masih berkisar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Meski terdapat selisih antara realisasi aktual dan angka yang telah dipublikasikan, DPMPTSP tetap optimistis target tahunan dapat tercapai hingga akhir Desember.
"Kami optimistis target Rp18 triliun bisa tercapai hingga akhir tahun. Apalagi, masih ada investasi yang akan masuk dalam pencatatan triwulan IV," tegasnya.
Optimisme tersebut didukung capaian investasi tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, realisasi investasi Kutim mencapai Rp20,07 triliun atau sekitar 160,06 persen dari target Rp12,5 triliun. Capaian tersebut menempatkan Kutim pada posisi kedua tertinggi di Kalimantan Timur.
"Selama ini, sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi dua sektor yang mendominasi kontribusi investasi di Kutim," ungkap Novian.
Ia menambahkan, potensi sektor perikanan, pertanian pangan, industri pengolahan, pariwisata, logistik, serta energi terbarukan masih terbuka untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Ke depan, tantangan kita bukan hanya mempertahankan capaian investasi, tetapi juga bagaimana mendorong agar investasi di Kutai Timur tidak terus bertumpu pada sektor pertambangan dan perkebunan. Kita memiliki potensi lain, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang perlu terus dikembangkan agar struktur ekonomi daerah semakin beragam," ujarnya.
Salah satu peluang yang dapat didorong adalah pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Komoditas lokal seperti pisang, kakao, nanas, serta hasil tangkapan nelayan memiliki peluang untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Potensi pariwisata alam dan budaya juga dapat menjadi alternatif investasi. Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat, gua prasejarah, wisata bahari, serta kekayaan budaya masyarakat dapat dikembangkan melalui investasi di bidang akomodasi, transportasi wisata, operator perjalanan, dan ekonomi kreatif.
Lebih lanjut, Novian menjelaskan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) perlu dioptimalkan sebagai pusat industri pengolahan dan distribusi. Kawasan tersebut memiliki peluang untuk menarik investasi di sektor agroindustri dan industri hilir lainnya. Namun, realisasinya membutuhkan dukungan infrastruktur, utilitas, kepastian lahan, konektivitas logistik, serta kepastian pelayanan perizinan.
Novian menilai pengembangan investasi ke depan harus diarahkan pada kegiatan usaha yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi besar, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, promosi investasi perlu dibarengi dengan peningkatan kemitraan antara investor, pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pengusaha lokal.
"Kami ingin investasi yang masuk ke Kutai Timur tidak hanya besar dari sisi nilai, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, peluang investasi di sektor non-tambang perlu dipromosikan lebih serius, termasuk mendorong hilirisasi produk lokal, memperkuat kemitraan dengan UMKM, serta membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan potensi ekonomi di berbagai wilayah," tambahnya.
Untuk mewujudkan arah tersebut, DPMPTSP perlu memperkuat perannya, tidak hanya sebagai penyelenggara pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai fasilitator investasi. Penyusunan peta peluang investasi yang memuat lokasi, potensi bahan baku, kebutuhan modal, akses pasar, dan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu langkah penting agar calon investor memperoleh gambaran proyek yang konkret.
Di samping itu, kepastian tata ruang dan status lahan, penyederhanaan proses perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kesiapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian lintas perangkat daerah.
"Koordinasi antara DPMPTSP, Bappeda, perangkat daerah teknis, pengelola kawasan industri, perguruan tinggi, dan dunia usaha diperlukan agar peluang investasi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar terealisasi," ujarnya. (Yus/Fj)











