Rizali Hadi Resmikan ULT Setkab Kutim, Pangkas Birokrasi

Rizali Hadi Resmikan ULT Setkab Kutim, Pangkas Birokrasi

Sesdakab Kutim Rizali Hadi saat meninjau Unit Layanan Terpadu Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Foto: Nasruddin/Pro Kutim.

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperkuat reformasi birokrasi melalui pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Sekretariat Daerah. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, menyederhanakan alur pelayanan, serta meningkatkan efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN).

ULT tersebut diresmikan oleh Sesdakab Kutim Rizali Hadi, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Kehadirannya menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun perangkat daerah.

Peresmian tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Zainuddin, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, insan pers, serta purnabakti PNS Pemkab Kutim Sudirman Latif.

Dalam sambutannya, Sesdakab Kutim Rizali mengatakan bahwa capaian pelayanan publik Kutim yang meraih predikat terbaik pada 2024 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Menurut dia, pertumbuhan masyarakat dan perkembangan daerah akan diikuti peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan pemerintah.

“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan terpadu membutuhkan empat komponen utama, yakni regulasi yang jelas, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta dukungan operasional dan pembiayaan. Regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) telah tersedia sehingga pelaksanaannya perlu diperkuat melalui kesiapan teknis dan koordinasi antarperangkat daerah.

Selain penyederhanaan pelayanan, Rizali menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung integrasi data.

Sistem yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut diharapkan dapat terhubung dengan ULT Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah (PD).

Menurut dia, integrasi tersebut diperlukan agar data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah dapat dimanfaatkan bersama. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi didukung informasi yang saling terhubung dan akurat.

“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Nanti sekretariat berhubungan dengan Perangkat Daerah hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang lain,” ujarnya.

Rizali menambahkan, ketersediaan data yang valid menjadi salah satu faktor penting dalam mengevaluasi pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Kutim selama periode kepemimpinan lima tahun.

Data tersebut diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian inflasi daerah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran.

Di lingkungan Sekretariat Daerah, dia juga meminta agar pembagian kewenangan dan alur koordinasi diperjelas melalui masing-masing Asisten Sekda. Dengan mekanisme tersebut, ASN maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi dapat berkoordinasi langsung dengan unit sesuai bidang tugasnya tanpa harus selalu menemui Sekda.

Melalui keberadaan ULT, Pemkab Kutim berharap pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah semakin terukur, transparan, dan memiliki standar operasional yang jelas. Evaluasi secara berkala juga diperlukan dengan melibatkan masukan masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi agar unit tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. (Nas/Fan/Fj)

4660
Nas
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...