Disdikbud Kutim Pertahankan Insentif Honorer Berbasis Tujuh Zona

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono.Foto: Dewi/Pro Kutim

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono.Foto: Dewi/Pro Kutim

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, baik dari sisi penghasilan maupun kebahagiaan dalam menjalankan tugas. Di tengah penyesuaian anggaran belanja pegawai, pemerintah daerah tetap berkomitmen memastikan guru memperoleh hak berupa gaji dan insentif sesuai ketentuan serta mempertahankan pemberian insentif bagi tenaga honorer berdasarkan zonasi wilayah penempatan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutai Timur, Mulyono menegasjan kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah karena berkaitan erat dengan semangat, kenyamanan, dan kualitas pelaksanaan tugas pendidikan di lapangan.

"Selama ini penghasilan yang diterima para guru tergolong cukup baik. Meskipun sebelumnya nominal pendapatan yang diterima relatif lebih besar, adanya penyesuaian terhadap belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus mengelola kemampuan anggaran secara lebih cermat. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan perhatian terhadap pemenuhan hak para pendidik," sebutnya saay ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026) lalu.

Ia menegaskan, para guru tetap menerima gaji beserta insentif sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya menjaga kesejahteraan tersebut tidak semata-mata diarahkan pada aspek finansial, tetapi juga bagaimana menciptakan kondisi yang membuat guru merasa dihargai dan bahagia dalam menjalankan profesinya.

Secara khusus, Mulyono menjelaskan bahwa kebijakan pemberian insentif bagi tenaga honorer tetap dipertahankan tanpa pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun terdapat penyesuaian anggaran belanja pegawai yang berdampak pada komponen tertentu, besaran insentif tenaga honorer tetap disalurkan sebagaimana nominal yang telah berlaku.

"Kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis Kutai Timur yang memiliki wilayah tugas dengan tingkat keterjangkauan berbeda-beda. Untuk memberikan perlakuan yang proporsional, pemberian insentif dibagi berdasarkan tujuh zona penempatan. Skema zonasi ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperhitungkan perbedaan lokasi penugasan, terutama bagi tenaga pendidik yang bertugas jauh dari pusat perkotaan,"paparnya.

Dalam pembagian tersebut, wilayah Sangatta Utara menjadi zona dengan besaran insentif terendah, yakni sebesar Rp 1.275.000 Sementara itu, Sandaran sebagai salah satu wilayah terjauh memperoleh besaran tertinggi, mencapai Rp 2.700.000 Perbedaan nominal tersebut mencerminkan adanya pertimbangan terhadap lokasi dan karakteristik wilayah tempat guru mengabdikan diri.

Mulyono menilai, keberadaan skema zonasi penting untuk menjaga pemerataan perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik. Sebab, tantangan yang dihadapi guru di setiap wilayah tidak selalu sama. Guru yang bertugas di daerah dengan akses lebih sulit membutuhkan dukungan kebijakan yang turut mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak penugasan.

Melalui kebijakan tersebut, Disdikbud Kutim berupaya menjaga agar keterbatasan fiskal tidak serta-merta mengurangi perhatian terhadap tenaga pendidik, khususnya mereka yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis lebih besar.(Dw/Fan/Fj)

3840
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...