SANGATTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar agenda penting berupa Pengukuhan Bunda Guru Kutai Timur sekaligus Pelantikan Pengurus Cabang PGRI se-Kabupaten Kutai Timur. Acara yang dipusatkan di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026), ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, unsur legislatif, serta ratusan pendidik dari berbagai jenjang.
Sorotan utama dalam helatan tersebut adalah pengukuhan istri Bupati Kutai Timur, Siti Robiah, sebagai Bunda Guru Kabupaten Kutai Timur Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030. Prosesi sakral ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Yonathan Palinggi, yang ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan, pemasangan selempang, serta penyematan pin kehormatan.
Sebagai badan khusus yang melekat pada kepemimpinan daerah, posisi Bunda Guru mengemban misi strategis sebagai penyokong moral sekaligus pengayom bagi para tenaga pendidik, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat.

Dalam sambutan perdananya, Siti Robiah menyampaikan apresiasi kepada PGRI Provinsi Kalimantan Timur atas kepercayaan yang diembannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa amanah tersebut menuntut komitmen tinggi dalam menjembatani berbagai kepentingan guru dengan kebijakan pemerintah daerah.
"Sebenarnya tugas Bunda Guru ini sebagai tokoh, sebagai jembatan antara para guru dan pemerintah. Saya berharap pengukuhan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi mari kita melaksanakan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi, semua kegiatan tidak akan berhasil," ujar Siti Robiah di hadapan para guru.
Dalam suasana penuh keakraban, Siti Robiah juga menanggapi aspirasi yang mengemuka terkait dinamika Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Secara lugas ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tersebut sepenuhnya terikat pada regulasi serta fluktuasi keuangan daerah, bukan ditentukan oleh personal di luar mekanisme birokrasi.

"Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah memberikan yang terbaik untuk para ASN. Saat keuangan daerah tinggi, maka TPP juga diberikan tinggi. Tapi saat keuangan daerah menurun, TPP juga menyesuaikan. Jadi bukan karena Bunda Guru, melainkan memang regulasinya yang menentukan," jelasnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh insan pendidikan di Kutai Timur untuk mengaplikasikan etos kerja nyata yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, dengan mengutip ayat Al-Qur'an tentang pentingnya bekerja ikhlas yang kelak akan dinilai oleh Allah, rasul, dan masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, yang turut hadir menyaksikan jalannya prosesi memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pelantikan pengurus cabang PGRI serta pengukuhan Bunda Guru.
"Ucapan selamat kita sampaikan terutama untuk pelantikan pengurus baru PGRI, seluruh pengurus cabang kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, serta kepada Ibunda PGRI (Bunda Guru). Kita melihat semangat para guru untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena peran mereka sangat menentukan masa depan daerah ini," ungkap Jimmi.
Ia menambahkan, momentum ini hendaknya dimanfaatkan untuk mempererat kemitraan antara organisasi guru dan pemerintah daerah dalam memetakan berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pemerataan sarana dan prasarana di wilayah pedalaman.
Di sisi lain, pihak legislatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi alokasi anggaran pendidikan. Langkah ini diarahkan tidak hanya untuk mendongkrak kesejahteraan pendidik secara umum, tetapi juga memperjuangkan nasib guru honorer agar ke depannya mendapatkan insentif yang semakin layak dan mendekati standar Upah Minimum Regional (UMR).(Vir/Fan/Fj)











