SAMARINDA - Perlindungan anak terlantar membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sosial. Kepastian identitas, akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga perlindungan hukum menjadi hak yang harus dipastikan negara. Persoalan ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama untuk Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman turut menghadiri kegiatan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di wilayah Kaltim.

Pertemuan tersebut membawa pesan bahwa persoalan anak terlantar tidak cukup diselesaikan melalui kesepakatan administratif. Diperlukan tindakan konkret, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan berbagai unsur agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan memperoleh haknya secara utuh.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan, seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan harus terlibat dalam penanganan anak terlantar. Menurut dia, anak-anak tersebut sudah menunggu langkah nyata dari pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab sosial.
“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak anak kita sudah menunggu, untuk aksi dari para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Penegasan Rudy sekaligus mengingatkan bahwa kesepakatan antarlembaga harus memiliki tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung. Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada dokumen kerja sama, melainkan diwujudkan melalui program dan pendampingan yang menjawab kebutuhan mereka.
Dalam kerangka tersebut, kehadiran negara menjadi landasan utama. Pemerintah harus memastikan anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepastian hak hukum. Perhatian khusus juga diperlukan untuk anak-anak yang membutuhkan proses perwalian dan pengangkatan anak.
Kepastian hukum menjadi bagian penting karena perlindungan tidak hanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Status pengasuhan, kejelasan identitas, serta pengakuan administrasi kependudukan turut menentukan terpenuhinya hak anak.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah pendataan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dokumen identitas anak. Kelengkapan administrasi tersebut diperlukan agar keberadaan mereka tercatat secara resmi dan memiliki kepastian sebagai warga negara.
Pendataan juga harus disertai pendampingan hukum. Anak-anak yang membutuhkan proses perwalian maupun pengangkatan anak memerlukan penanganan sesuai ketentuan agar hak dan kepentingan mereka tetap terlindungi.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Pemprov Kaltim mendorong keterlibatan berbagai institusi. Penanganan anak terlantar akan melibatkan Dinas Sosial, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, kejaksaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta unsur kewilayahan seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat rangkaian penanganan, mulai dari pendataan, pendampingan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penerbitan dokumen kependudukan. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan membuat proses perlindungan berjalan lebih terpadu dan menjangkau anak-anak yang membutuhkan perhatian.
Di sisi lain, Rudy juga mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar. Pemprov Kaltim akan memperkuat sinergi dengan perusahaan daerah (perusda) dan korporasi swasta yang beroperasi di wilayah Kaltim melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Dana CSR tersebut diarahkan untuk mendukung pendidikan dan kebutuhan dasar anak-anak terlantar. Dengan demikian, tanggung jawab pemenuhan hak anak tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha sebagai bagian dari unsur pembangunan daerah.
Keterlibatan perusahaan menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas dukungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian. Dukungan pendidikan dan kebutuhan dasar diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi sosial korporasi yang manfaatnya dirasakan secara langsung.
Dalam konteks ini, kehadiran Bupati Ardiansyah Sulaiman memperlihatkan keterlibatan Kutim dalam agenda perlindungan anak di tingkat provinsi. Sinergi tersebut penting agar upaya yang dibangun Pemprov Kaltim dapat berjalan searah dengan penanganan di tingkat kabupaten.
Bagi Kutim, keterpaduan pemerintah daerah dengan lembaga sosial, institusi hukum, unsur keagamaan, dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan anak. Terlebih, persoalan anak terlantar membutuhkan penanganan yang tidak terpisah-pisah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan.
Kesepakatan bersama tersebut pada akhirnya menempatkan kepentingan anak sebagai tujuan utama. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari terlaksananya penandatanganan, tetapi dari tindak lanjut yang konkret, mulai dari ketepatan pendataan, kepastian identitas, pendampingan hukum, hingga terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

Pemprov Kaltim mendorong agar seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, sementara pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaannya di daerah. Termasuk Kutim, yang melalui kehadiran Bupati Ardiansyah mengambil bagian dalam komitmen bersama tersebut.
"Pada akhirnya, perlindungan anak terlantar bukan hanya urusan administrasi pemerintahan atau tanggung jawab satu lembaga. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi dan masa depan yang perlu dijaga. Karena itu, kehadiran negara harus nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh anak-anak yang selama ini membutuhkan perlindungan," sebut Ardiansyah. (Fj)











